JAKARTA, MEDIAJAKARTA.COM – Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat memicu gelombang konsolidasi nasional yang melibatkan mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil.
Mereka menilai anjloknya rupiah bukan sekadar persoalan kurs mata uang, melainkan cerminan dari persoalan mendasar dalam tata kelola ekonomi dan arah kebijakan pemerintah.
Dalam forum konsolidasi yang digelar di Universitas Indonesia, Depok, Rabu (10/6/2026), para peserta menyepakati lima tuntutan utama yang akan dibawa dalam aksi demonstrasi di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, pada Jumat (12/6/2026).
Aksi tersebut diproyeksikan menjadi salah satu unjuk rasa terbesar mahasiswa dan masyarakat sipil dalam beberapa bulan terakhir, dengan fokus pada isu ekonomi yang dinilai semakin membebani kehidupan masyarakat.
Lima Tuntutan untuk Pemerintah
Dalam konsolidasi tersebut, peserta menyepakati lima tuntutan utama, yakni:
- Menghentikan pemborosan APBN.
- Menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM.
- Menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
- Menghentikan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih.
- Mengakhiri praktik militerisme di ranah sipil serta mendesak Presiden Prabowo Subianto mengakui kesalahan pemerintah dalam mengelola berbagai persoalan nasional.
Bagi peserta forum, melemahnya rupiah hanyalah gejala yang tampak di permukaan. Di balik itu, mereka melihat adanya persoalan yang lebih kompleks terkait arah kebijakan ekonomi, efektivitas belanja negara, hingga prioritas pembangunan nasional.
Bundaran HI Dipilih sebagai Simbol Perlawanan
Koordinator Bidang Sosial Politik, Hafidz Haernanda, menjelaskan Bundaran HI dipilih bukan tanpa alasan. Lokasi tersebut dinilai memiliki nilai simbolis yang kuat sekaligus menjadi ruang strategis untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah.
“Mungkin Bundaran HI terkesan ekstravaganza, mewah. Tapi apa bedanya kalau kita ke depan DPR, apakah akan didengar juga? Nanti ketika turun mau banyak atau sedikit, ini merupakan statement bahwa Indonesia sudah capek,” ujarnya.
Menurut Hafidz, aksi tersebut merupakan bentuk kegelisahan publik yang semakin meluas akibat tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
Ia menegaskan demonstrasi bukan sekadar ekspresi kemarahan, melainkan upaya mendorong pemerintah agar memberikan respons nyata terhadap berbagai persoalan yang berkembang.
Mahasiswa Soroti Kredibilitas Fiskal
Sementara itu, Ketua BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI, Jundi Al Muhandis, menilai pelemahan rupiah tidak bisa dipisahkan dari persoalan kredibilitas fiskal pemerintah.
Menurutnya, langkah yang paling mendesak adalah menghentikan pemborosan APBN dan mengalihkan anggaran ke sektor-sektor yang lebih produktif.
“Kita bisa tuntut kredibilitas fiskal dengan stop pemborosan APBN. Kita masih tidak tahu kestabilan rupiah di masa depan, tetapi stop pemborosan APBN dapat membuahkan hasil dalam jangka panjang sehingga uang dialokasikan pada sektor produktif,” katanya.
Jundi juga menyoroti program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) yang dinilai berpotensi menimbulkan crowding out effect, yakni kondisi ketika belanja pemerintah yang besar justru menekan ruang investasi dan aktivitas usaha masyarakat.
Menurutnya, keberadaan koperasi tersebut berpotensi menggeser pelaku usaha kecil yang selama ini bertahan secara mandiri.
“Rupiah menjadi seperti ini karena kredibilitas fiskal dan koperasi desa merah putih. Jadi lebih baik diganti dengan stop pemborosan APBN. Jika hanya meminta stabilitas rupiah, penguatannya tidak akan bertahan lama,” ujarnya.
Presiden Jadi Sasaran Utama Tuntutan
Forum konsolidasi berlangsung dinamis dengan berbagai pandangan mengenai arah perjuangan politik yang harus ditempuh.
Perwakilan mahasiswa dari Serikat Perempuan SERUNI bersama sejumlah elemen BEM UI mendorong agar tuntutan diarahkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai pemegang otoritas tertinggi pemerintahan.
Mereka berpendapat berbagai program strategis nasional, termasuk MBG, merupakan kebijakan yang lahir dari keputusan politik presiden sehingga tekanan publik perlu diarahkan langsung ke pusat kekuasaan.
Namun, sebagian peserta lainnya, seperti mahasiswa dari BEM Fakultas Hukum Universitas Pancasila dan Fakultas Hukum UIN, menawarkan pendekatan berbeda.
Mereka menilai jalur parlemen masih dapat digunakan untuk mendorong perubahan melalui mekanisme konstitusional, termasuk penggunaan hak angket DPR terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap bermasalah.
Meski terdapat perbedaan strategi, seluruh peserta forum sepakat bahwa aksi di Bundaran HI pada Jumat mendatang akan menjadi panggung untuk menyuarakan keresahan publik terhadap kondisi ekonomi nasional.
Bagi mereka, pelemahan rupiah hanyalah alarm awal dari persoalan yang lebih besar. Di tengah meningkatnya tekanan ekonomi, mahasiswa dan masyarakat sipil kini bersiap membawa pesan yang sama ke jantung ibu kota: pemerintah harus mendengar suara rakyat sebelum ketidakpuasan berubah menjadi gelombang yang lebih besar (Wan).