WUP Tambang di Perairan Ujung Kulon Jadi Sorotan, Marwan Aziz: Jangan Sampai Ada Agenda Tersembunyi di Balik Relokasi Badak Jawa!

Jakarta News Terkini

Ketgam : Sekjen Greenpress Indonesia, sekaligus Koordinator Forum Konservasi Satwa Liar Indonesia (FOKSI) wilayah DKI Jakarta dan Banten, Marwan Aziz.

JAKARTA, MEDIAJAKARTA.COM – Rencana relokasi sebagian populasi badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur, menuai sorotan.

Pasalnya, di tengah upaya menyelamatkan satwa langka tersebut, muncul persoalan penetapan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) di sebagian perairan sekitar Ujung Kulon serta keberadaan tambang emas PT Cibaliung Sumberdaya (CSD) di Kabupaten Pandeglang.

Sekretaris Jenderal Greenpress Indonesia sekaligus Koordinator Forum Konservasi Satwa Liar Indonesia (FOKSI) wilayah DKI Jakarta dan Banten, Marwan Aziz, meminta pemerintah menjelaskan secara terbuka keterkaitan berbagai kebijakan tersebut.

Marwan mengingatkan, jangan sampai pemerintah sibuk menyiapkan habitat baru bagi badak Jawa, tetapi justru mengabaikan perlindungan habitat aslinya.

“Jangan sampai badaknya dipindahkan, tetapi habitatnya justru terancam oleh kepentingan eksploitasi sumber daya alam. Kami tidak sedang menuduh ada agenda tersembunyi di balik rencana relokasi. Tetapi ketika ada penetapan wilayah usaha pertambangan di perairan sekitar Ujung Kulon dan persoalan tambang emas Cibaliung, pemerintah wajib memberikan penjelasan secara terbuka kepada publik,” kata Marwan dalam keterangan pers di Jakarta, Rabu (18/11/2026).

WUP Tambang di Perairan Ujung Kulon, Marwan Minta Peta Dibuka

Marwan menyoroti Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten yang diterbitkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada 12 Februari 2026.

Dalam keputusan tersebut, sebagian wilayah perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon masuk dalam peta Wilayah Usaha Pertambangan (WUP).

Persoalan ini semakin menjadi perhatian setelah Kementerian ESDM memberikan klarifikasi pada 17 November 2026. ESDM menyatakan Taman Nasional Ujung Kulon tidak termasuk wilayah pertambangan dalam keputusan tersebut.

Menurut penjelasan ESDM, wilayah yang masuk WUP hanya sebagian perairan laut di sekitar TNUK, bukan kawasan taman nasional. Pemerintah juga menyatakan belum menerbitkan izin pertambangan di dalam kawasan TNUK maupun perairan yang dimaksud.

Meski demikian, Marwan menilai klarifikasi tersebut harus disertai bukti dokumen dan peta koordinat resmi.

“Kalau memang tidak ada izin pertambangan dan kawasan taman nasional tidak masuk wilayah pertambangan, pemerintah harus berani membuka peta resmi beserta koordinatnya. Publik berhak mengetahui secara jelas di mana batas WUP, di mana batas taman nasional, dan bagaimana hubungan spasial keduanya,” ujarnya.

Dia mengingatkan, penetapan WUP memang tidak otomatis berarti kegiatan pertambangan sudah mendapatkan izin operasi. Namun, kebijakan tersebut tetap perlu diawasi karena menyangkut perencanaan pemanfaatan sumber daya alam di sekitar ekosistem penting.

“Jangan sampai ada persoalan yang baru diketahui publik ketika kegiatan eksploitasi sudah berjalan. Prinsip kehati-hatian harus diterapkan sejak tahap perencanaan,” tegasnya.

Tambang Emas Cibaliung Ikut Disorot

Selain WUP di perairan, Marwan turut menyoroti keberadaan PT Cibaliung Sumberdaya (CSD), perusahaan tambang emas anak usaha PT Aneka Tambang (Antam) di Kabupaten Pandeglang.

Kegiatan operasional perusahaan tersebut berhenti pada Mei 2022 setelah Izin Usaha Pertambangan (IUP) dicabut. Kegiatan pascatambang kemudian dimulai pada Juni 2022.

Namun, dalam laporan kuartal III 2026, Antam masih mencatat adanya upaya keberatan atau pemulihan IUP tersebut.

Di sisi lain, pada 18 November 2026, Antam menyatakan perusahaan maupun PT CSD tidak memiliki rencana untuk mengembangkan atau membuka kembali kegiatan pertambangan di wilayah tersebut.

Antam juga menegaskan bahwa kegiatan pertambangan sebelumnya berada di luar kawasan Taman Nasional Ujung Kulon.

Marwan menyebut pernyataan Antam tersebut perlu dicatat. Namun, dia meminta kejelasan mengenai status hukum perizinan dan kewajiban lingkungan perusahaan.

“Kami mencatat pernyataan Antam bahwa tidak ada rencana membuka kembali tambang Cibaliung. Itu tentu perlu menjadi bagian dari informasi publik. Namun, kami juga ingin mendapatkan kejelasan mengenai status hukum IUP, proses pemulihan izin, kewajiban pascatambang, dan jaminan perlindungan lingkungan di kawasan sekitarnya,” katanya.

Dia juga meminta pemerintah tidak mencampuradukkan persoalan WUP di perairan dengan konsesi tambang Cibaliung di daratan karena keduanya memiliki konteks hukum berbeda.

“Justru karena itu, pemerintah harus menjelaskan masing-masing persoalan secara rinci agar tidak menimbulkan kesimpangsiuran,” tambahnya.

Ingatkan Tragedi Musofa, Mati Dua Hari Setelah Dipindahkan

Di tengah rencana relokasi badak Jawa ke Alas Purwo, Marwan juga mengingatkan pemerintah agar tidak melupakan tragedi Musofa.

Musofa merupakan badak Jawa pertama yang ditranslokasi melalui Operasi Merah Putih pada November 2025. Satwa tersebut dipindahkan dari kawasan hutan Taman Nasional Ujung Kulon menuju Javan Rhino Study and Conservation Area (JRSCA), yang masih berada di dalam kawasan TNUK.

Musofa tiba di lokasi pada 5 November 2025. Namun, dua hari kemudian, tepatnya 7 November 2025, kondisinya mengalami penurunan drastis hingga akhirnya dinyatakan mati pada pukul 16.16 WIB.

Hasil nekropsi tim patologi Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis IPB University menemukan penyakit kronis pada sejumlah organ, infeksi parasit signifikan, serta degenerasi jaringan. Kementerian Kehutanan menyatakan penyakit tersebut telah diderita Musofa sebelum translokasi.

Bagi Marwan, kematian Musofa harus menjadi pelajaran serius sebelum pemerintah mengambil keputusan pemindahan badak Jawa dalam skala lebih besar.

“Jangan sampai kita melupakan Musofa. Badak Jawa pertama yang ditranslokasi itu mati hanya dua hari setelah tiba di lokasi penempatan. Memang hasil nekropsi menunjukkan penyakitnya telah ada sebelum pemindahan, tetapi peristiwa ini harus menjadi pelajaran penting tentang pemeriksaan kesehatan, kesiapan medis, dan risiko translokasi,” ujarnya.

Menurutnya, pemindahan badak Jawa ke kawasan lain, terlebih dengan perjalanan antarpulau, membutuhkan kajian yang jauh lebih komprehensif.

“Kalau translokasi di dalam satu kawasan taman nasional saja memiliki tantangan besar, apalagi pemindahan ke kawasan yang jauh dengan karakteristik ekosistem berbeda. Pemerintah harus benar-benar memastikan kesiapan habitat dan kondisi kesehatan satwa. Jangan pertaruhkan nyawa badak Jawa,” tegasnya.

Jangan Sampai Habitat Asli Dikorbankan

Marwan menegaskan, pihaknya tidak menolak gagasan membangun populasi kedua badak Jawa di luar Ujung Kulon.

Menurutnya, penyebaran populasi ke lebih dari satu kawasan merupakan salah satu strategi penting untuk mengurangi risiko kepunahan akibat bencana alam, penyakit, maupun gangguan ekologis yang dapat berdampak terhadap seluruh populasi.

Namun, rencana tersebut harus didasarkan pada kajian ilmiah independen.

Taman Nasional Alas Purwo sendiri masih sebatas kawasan potensial yang dijajaki sebagai calon habitat kedua. Belum ada keputusan teknis mengenai lokasi pasti, jumlah individu yang akan dipindahkan, metode translokasi, maupun waktu pelaksanaannya.

Marwan mengingatkan, upaya membangun populasi kedua tidak boleh membuat pemerintah mengurangi perhatian terhadap Ujung Kulon sebagai habitat terakhir badak Jawa.

“Jangan sampai kita sibuk mencari rumah baru bagi badak Jawa, tetapi lupa menjaga rumah lamanya. Habitat asli harus tetap menjadi prioritas perlindungan, apa pun keputusan pemerintah mengenai pembangunan populasi kedua,” katanya.

FOKSI Desak Pemerintah Bentuk Tim Independen

Untuk memastikan tidak ada kebijakan yang saling bertentangan, Marwan mendorong Kementerian Kehutanan, Kementerian ESDM, Pemerintah Provinsi Banten, serta PT Antam membuka seluruh informasi yang berkaitan dengan masa depan kawasan Ujung Kulon.

FOKSI juga mengusulkan pembentukan tim kajian independen yang melibatkan ahli konservasi badak, peneliti, perguruan tinggi, ahli geologi, pakar mitigasi bencana, ahli tata ruang, organisasi lingkungan, dan masyarakat sipil.

Setidaknya ada tujuh hal yang menurutnya harus dijelaskan pemerintah kepada publik.

  1. Peta resmi dan koordinat WUP di perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon berdasarkan Kepmen ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026.
  2. Potensi mineral yang menjadi dasar penetapan WUP serta tahapan hukum sebelum penerbitan izin pertambangan.
  3. Status terkini IUP PT Cibaliung Sumberdaya, termasuk proses pemulihan izin dan kewajiban pascatambang.
  4. Jaminan pemerintah dan perusahaan bahwa aktivitas pemanfaatan sumber daya alam tidak mengancam ekosistem di sekitar habitat badak Jawa.
  5. Evaluasi menyeluruh atas kematian Musofa, termasuk protokol kesehatan dan keselamatan untuk translokasi berikutnya.
  6. Kajian independen mengenai kesesuaian ekologis dan keamanan Taman Nasional Alas Purwo sebagai calon habitat kedua.
  7. Jaminan bahwa pembangunan populasi kedua tidak akan mengurangi perlindungan maupun anggaran konservasi di Ujung Kulon.

“Badak Jawa adalah warisan alam Indonesia yang tidak ternilai. Pemerintah harus memastikan bahwa seluruh kebijakan, baik konservasi maupun pemanfaatan sumber daya alam, tidak saling bertentangan dan tidak mengorbankan kelangsungan hidup spesies ini,” ujarnya.

Marwan menegaskan, masyarakat berhak mengetahui arah kebijakan pemerintah terhadap kawasan yang menjadi benteng terakhir badak Jawa tersebut.

“Kami mendukung penyelamatan badak Jawa dan pembangunan habitat kedua jika memang layak secara ilmiah. Tetapi kami juga menuntut transparansi mengenai WUP, tambang Cibaliung, dan masa depan habitat aslinya. Jangan sampai badaknya dipindahkan, tetapi perlindungan terhadap rumahnya justru melemah,” pungkasnya.

Bagi Greenpress Indonesia dan FOKSI, penyelamatan badak Jawa bukan sekadar memindahkan satwa dari satu kawasan ke kawasan lain. Lebih dari itu, pemerintah harus menjamin keselamatan setiap individu badak, melindungi habitat terakhirnya, serta memastikan kebijakan pemanfaatan sumber daya alam tidak mengabaikan kepentingan konservasi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *