BREAKING NEWS! Gibran Resmi Serahkan Surat Pengunduran Diri sebagai Wapres ke MPR

News Politik Terkini

MEDIAJAKARTA.COM, JAKARTA — Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka resmi menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatannya kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Kamis (12/11/2026). Langkah ini menjadi babak baru dalam dinamika politik nasional yang belakangan menghangat.

Kepastian pengunduran diri Gibran disampaikan langsung oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani seusai menerima kedatangan putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo tersebut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Muzani mengatakan Gibran datang untuk menyampaikan surat pengunduran dirinya secara resmi kepada pimpinan MPR.

“Mas Gibran menyampaikan maksud dari kedatangannya menemui kami semua sebagai pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang maksudnya adalah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia,” ujar Muzani, Kamis (12/11/2026).

Menurut Muzani, surat pengunduran diri serupa juga telah disampaikan Gibran kepada Presiden Prabowo Subianto.

Gibran bahkan meminta agar proses pengunduran dirinya segera ditindaklanjuti oleh MPR.

Pertemuan Berlangsung 20 Menit

Berdasarkan pantauan di Kompleks Parlemen, Gibran tiba di Gedung Nusantara III sekitar pukul 11.16 WIB. Ia kemudian bertemu dengan Ketua MPR Ahmad Muzani bersama sejumlah pimpinan MPR lainnya.

Pertemuan tersebut berlangsung tertutup selama kurang lebih 20 menit. Gibran terlihat meninggalkan gedung sekitar pukul 11.38 WIB.

Namun, Gibran tidak memberikan keterangan kepada awak media, baik ketika tiba maupun saat meninggalkan kompleks parlemen.

Muzani mengungkapkan MPR akan segera menggelar rapat pimpinan untuk membahas tindak lanjut surat pengunduran diri tersebut.

MPR Punya Waktu 60 Hari

Muzani menjelaskan, berdasarkan ketentuan konstitusi, MPR memiliki waktu paling lambat 60 hari untuk menyelenggarakan sidang guna memilih Wakil Presiden definitif pengganti Gibran.

Ketentuan tersebut merujuk pada Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945 yang mengatur mekanisme pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden (Wan)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *