MEDIAJAKARTA.COM, JAKARTA – Cendekiawan dan mantan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Yudi Latif, melontarkan kritik tajam terhadap pihak-pihak yang dinilainya hanya menjadikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebagai kambing hitam dalam polemik politik terkait kemenangan pasangan Prabowo Subianto-Gibran.
Melalui unggahan di akun Facebook pribadinya, Rabu (11/11/2026), Yudi menyebut sikap tersebut sebagai bentuk “kemunafikan etis”.
Menurut dia, persoalan yang diperdebatkan tidak semestinya hanya dibebankan kepada Gibran.
Yudi menilai, apabila berbagai pihak benar-benar ingin konsisten dengan prinsip etika, konsekuensinya harus berlaku bagi semua pihak yang memperoleh jabatan maupun keuntungan politik dari kemenangan pasangan Prabowo-Gibran.
“Semua pihak yang mendapat jabatan dan keuntungan politik dari kemenangan pasangan Prabowo-Gibran harus meletakkan jabatan,” tulis Yudi.
Pernyataan tersebut menjadi kritik terhadap sikap politik yang dinilai hanya menyasar satu figur, sementara pihak-pihak lain yang turut menikmati hasil kemenangan politik pasangan tersebut tidak diminta mempertanggungjawabkan posisinya.
Sebut Pemilu Cacat Prosedur dan Moral
Tak berhenti pada kritik terhadap sikap politik sejumlah pihak, Yudi juga melontarkan penilaian lebih mendasar terhadap proses Pemilu yang menghasilkan kemenangan pasangan Prabowo-Gibran.
Ia menyebut Pemilu tersebut cacat secara prosedural sekaligus moral.
“Pemilu cacat prosedur dan cacat moral. Harus segera dilakukan Pemilu ulang,” tegasnya.
Pernyataan Yudi ini membawa perdebatan ke wilayah yang lebih luas, yakni persoalan legitimasi politik, etika kekuasaan, dan tanggung jawab seluruh pihak yang memperoleh mandat maupun keuntungan dari proses Pemilu.
Kritik Tak Boleh Berhenti pada Satu Figur
Gagasan yang disampaikan Yudi pada dasarnya menempatkan konsistensi etika sebagai ukuran dalam menyikapi persoalan politik.
Jika persoalan yang dipersoalkan menyangkut proses dan moralitas kemenangan sebuah pasangan calon, menurut logika kritik tersebut, pertanggungjawaban tidak semestinya hanya diarahkan kepada salah satu figur.
Dengan demikian, polemik mengenai Gibran tidak cukup dipandang sebagai persoalan personal seorang wakil presiden. Ada pertanyaan lebih besar mengenai tanggung jawab politik kolektif, integritas penyelenggaraan demokrasi, dan konsistensi moral para pemegang kekuasaan.
Pandangan Yudi Latif tersebut menambah dimensi baru dalam perdebatan mengenai etika politik dan legitimasi kekuasaan di Indonesia.
Namun, tuntutan Pemilu ulang yang disampaikannya merupakan pandangan politik yang perlu dibedakan dari mekanisme hukum. Persoalan keabsahan hasil Pemilu dan konsekuensi hukumnya tetap harus merujuk pada ketentuan konstitusi serta putusan lembaga peradilan yang berwenang (Wan)