JAKARTA, MEDIAJAKARTA.COM– Hanya berselang seminggu setelah Deklarasi Istiqlal yang monumental, gerakan Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) di Jakarta kembali membuat gebrakan.
Pada Minggu (19/4/2026) bertempat di
Aula Banuna, Jl. Al-Barkah No.14 RT002/03 Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat, struktur organisasi dan kepengurusan Forum Komunikasi Koperasi Kelurahan Merah Putih Jakarta (FORKOM KKMP Jakarta) resmi dikukuhkan sebagai wadah perjuangan kolektif koperasi se-DKI Jakarta.
Dalam pemilihan yang berlangsung khidmat dan profesional, Bahris Paseng, MA dari KKMP Kelurahan Utan Kayu Utara (Jakarta Timur), terpilih sebagai Ketua Presidium FORKOM KKMP Jakarta untuk periode pertama.
Ia akan memimpin bersama lima anggota presidium lainnya yang merepresentasikan seluruh wilayah Jakarta secara kolektif kolegial.
”Struktur ini kami rancang untuk memastikan keterwakilan yang seimbang di enam wilayah DKI. Kita mengedepankan sinergi lintas wilayah agar daya gerak organisasi semakin besar dan solid,” ujar Bahris Paseng dalam keterangannya, Minggu (19/4/2026).
Model Kepemimpinan Bergilir
Sesuai dengan nomenklatur organisasi, meskipun bersifat kolektif kolegial, FORKOM KKMP Jakarta dipimpin oleh Presiden dan Wakil Presiden FORKOM yang bertugas mengoordinasikan para Koordinator Wilayah (Korwil).
Uniknya, posisi Ketua Presidium akan dijabat secara bergiliran setiap satu tahun sekali oleh para anggota presidium lainnya, yakni Ahmad Affandi (Jakbar), Siswanto (Jakpus), Haerul Usman (Jakut), Sanyoto (Jaksel), dan Mukti Ali (Kepulauan Seribu).
Selain jajaran presidium, telah ditetapkan pula struktur pelaksana yang diisi oleh para profesional, di antaranya:
– Sekretaris: Sucahyo (Jakbar) & M. Hamdani (Jakpus)
– Bendahara: Tuti Susanti (Jaktim)
– Bidang Humas: Marwan Aziz (Jaksel)
– Bidang Kemitraan: Andi Agus (Jakut) & Burhan Effendi (Jaktim)
Sampaikan 4 Pernyataan Sikap Tegas: Tolak Manajer dari Luar Wilayah
Tak butuh waktu lama bagi pengurus baru untuk langsung “tancap gas”. FORKOM KKMP Jakarta secara mengejutkan langsung merilis pernyataan sikap strategis guna mengawal kebijakan pemerintah terkait Koperasi Merah Putih.
Salah satu poin paling keras adalah mengenai rekrutmen manajer. FORKOM KKMP Jakarta secara tegas menolak manajer yang bukan berasal dari warga lokal.
”Kami menolak proses rekrutmen manajer selain dari warga lokal kelurahan setempat. Harus dibuktikan dengan NIK KTP lokal dan surat referensi dari pengurus. Prioritas harus diberikan kepada pengelola atau pengawas KKMP setempat,” tegas Bahris.
Selain soal rekrutmen, FORKOM KKMP Jakarta juga menuntut empat poin utama kepada pemerintah:
1) Dana Stimulan: Menuntut alokasi dana stimulan untuk seluruh KKMP Jakarta sesuai PMK No. 15 Tahun 2026.
2) Lahan Gerai: Terkait Inpres 17 Tahun 2026, mereka meminta aturan luas lahan gerai tidak kaku 1.000 m2, melainkan disesuaikan dengan kondisi Jakarta yang terbatas, termasuk opsi pembangunan strata title.
3) Jaminan Pasokan: Menuntut pemerintah menjamin rantai pasok sembako (kuantitas dan kualitas) karena kekosongan stok sangat membebani biaya operasional gerai yang sudah berjalan.
4. FORKOM KKMP Jakarta siap menjadi mitra strategis pemerintah untuk mengakselerasi koperasi modern. “Kami ingin memastikan ekonomi rakyat benar-benar bangkit,” pungkas Bahris.
Dengan moto “Koperasi Bangkit, Ekonomi Melejit”, organisasi ini bertekad menjadi forum koperasi terbesar di tanah air yang mampu mendorong kemandirian ekonomi anggotanya secara nyata (Wan)