JAKARTA, MEDIAJAKARTA.COM — Pernyataan mantan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi terkait persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia mendapat respons keras dari politikus Malaysia, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman.
Syed Saddiq menegaskan persoalan kabut asap akibat karhutla tidak semestinya dilihat sebagai pertarungan antara Indonesia dan Malaysia. Menurut dia, yang paling penting adalah keselamatan masyarakat yang terdampak asap.
“Bendera kita berbeda, tetapi ketika sesak napas, penderitaannya sama,” kata Syed Saddiq dalam pernyataannya.
Pernyataan itu disampaikan sebagai respons terhadap pembahasan mengenai perusahaan asal Malaysia yang disebut ikut dikaitkan dengan persoalan karhutla di Indonesia.
Syed Saddiq menegaskan, perusahaan asal Indonesia, Malaysia maupun Singapura harus ditindak apabila terbukti melakukan pembakaran hutan untuk kepentingan bisnis.
Menurut dia, apabila perusahaan asal Malaysia beroperasi di wilayah Indonesia, maka penegakan hukum tetap menjadi kewenangan pemerintah Indonesia.
“Mereka beroperasi di Indonesia di bawah hukum Indonesia,” ujarnya.
Soroti laporan Greenpeace
Syed Saddiq juga meminta laporan Greenpeace mengenai sumber titik api dibaca secara utuh. Ia menyebut laporan tersebut mencatat 19 titik sumber asap di konsesi perusahaan KLK, sementara terdapat ribuan titik lainnya yang juga tercatat.
Ia mempertanyakan apabila perhatian publik hanya diarahkan kepada satu perusahaan, sementara sumber asap lainnya tidak mendapatkan perhatian yang sama.
“Kalau ada perusahaan yang terbukti bersalah, tindak. Tidak peduli dari negara mana perusahaan itu berasal,” demikian garis besar argumen Syed Saddiq.
Bela SD Guthrie
Di sisi lain, Syed Saddiq turut membela perusahaan sawit asal Malaysia, SD Guthrie.
Ia menyatakan perusahaan tersebut belum terbukti menjadi penyebab kebakaran. Menurut klaim yang disampaikannya, perusahaan itu memiliki lebih dari 67 tim dengan sekitar 1.000 personel terlatih untuk menangani kebakaran.
Upaya penanganan juga disebut menggunakan drone dan teknologi inframerah untuk mendeteksi serta menangani titik api.
Pernyataan tersebut menjadi bagian dari argumen Syed Saddiq bahwa persoalan karhutla semestinya diselesaikan berdasarkan bukti dan penegakan hukum, bukan berdasarkan asal negara perusahaan.
Malaysia klaim tawarkan bantuan
Syed Saddiq juga mengungkapkan bahwa Malaysia telah menawarkan bantuan kepada Indonesia untuk menangani karhutla.
Bantuan tersebut, menurut dia, berupa pesawat, tiga helikopter dan personel.
Namun, ia mengklaim tawaran tersebut belum mendapatkan respons dari pemerintah Indonesia.
Bagi Syed Saddiq, persoalan kabut asap seharusnya tidak dibatasi oleh garis perbatasan negara.
Kabut asap, katanya, tidak mengenal warna kulit, agama maupun kewarganegaraan.
“Jangan membela pembakar hutan karena benderanya. Bela rakyat karena nyawanya,” tegasnya.
Bagaimana respons Muhammad Lutfi?
Pernyataan Syed Saddiq tersebut sekaligus menggeser perdebatan dari isu Indonesia versus Malaysia menjadi persoalan yang lebih mendasar: siapa pun pelakunya, perusahaan yang terbukti menyebabkan kebakaran harus ditindak.
Di tengah perdebatan tersebut, publik kini menunggu respons Muhammad Lutfi.
Apakah Lutfi akan kembali menjelaskan pandangannya mengenai karhutla dan perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia?
Atau justru polemik ini berhenti setelah kritik tajam Syed Saddiq?
Yang jelas, satu pesan Syed Saddiq sulit diabaikan: asap tidak memiliki paspor (Wan)