Donald Trump usai rapat kabinet di Gedung Putih pada hari Rabu. dok: Bloomberg
WASHINGTON DC, MEDIAJAKARTA.COM – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menghadapi tekanan politik baru terkait kebijakan pemerintahannya terhadap Iran. Tekanan itu muncul setelah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat meloloskan sebuah resolusi yang menyerukan agar setiap langkah lanjutan terkait konflik dengan Iran mendapat persetujuan Kongres terlebih dahulu.
Resolusi tersebut disetujui dengan dukungan 215 anggota DPR dan ditolak oleh 208 legislator. Meski tidak bersifat mengikat secara hukum, keputusan itu dipandang sebagai sinyal kuat bahwa kebijakan Trump terhadap Iran tidak sepenuhnya mendapat dukungan, termasuk dari sebagian anggota Partai Republik.
Menariknya seperti dikutip Mediajakarta.com dari Antara, empat anggota Partai Republik yakni Thomas Massie, Brian Fitzpatrick, Warren Davidson, dan Tom Barrett memilih mendukung resolusi yang diajukan kubu Demokrat.
Langkah tersebut memunculkan spekulasi mengenai mulai munculnya perbedaan pandangan di internal Partai Republik menjelang Pemilu Sela AS yang akan datang.
Dukungan Publik Dinilai Melemah
Sejumlah survei opini publik dalam beberapa bulan terakhir menunjukkan sebagian besar warga AS cenderung skeptis terhadap keterlibatan negaranya dalam konflik dengan Iran.
Isu biaya perang, dampak terhadap ekonomi domestik, serta belum terlihatnya hasil yang jelas dari operasi militer menjadi faktor yang banyak disorot publik maupun kalangan pengamat.
Di sisi lain, sejumlah media dan lembaga kajian di AS menilai tujuan strategis Washington terhadap Iran belum sepenuhnya tercapai. Pemerintah Iran dinilai masih mempertahankan struktur kekuasaannya, sementara pengaruh regional Teheran juga belum menunjukkan tanda-tanda melemah secara signifikan.
Perdebatan Soal Hasil Konflik
Berbagai analis memiliki pandangan berbeda mengenai hasil konflik tersebut. Sebagian menilai Amerika Serikat gagal mencapai target-target strategis yang selama ini disampaikan pemerintahannya.
Namun ada pula yang berpendapat bahwa konflik masih terlalu dini untuk dinilai sebagai kemenangan atau kekalahan salah satu pihak karena situasi geopolitik kawasan Timur Tengah masih terus berkembang.
Meski demikian, munculnya kritik dari kalangan politikus Republik sendiri dianggap sebagai perkembangan penting yang dapat memengaruhi ruang gerak Trump dalam mengambil keputusan terkait Iran pada masa mendatang.
Posisi Trump Makin Sulit?
Resolusi DPR memang tidak secara otomatis membatasi kewenangan presiden. Namun secara politik, keputusan tersebut dipandang sebagai peringatan bahwa Kongres ingin memiliki peran lebih besar dalam menentukan arah kebijakan luar negeri dan penggunaan kekuatan militer AS.
Jika pemerintahan Trump memutuskan mengambil langkah militer baru terhadap Iran tanpa dukungan luas dari Kongres, potensi gesekan politik di Washington diperkirakan akan semakin meningkat.
Sejumlah pengamat bahkan menyebut situasi ini sebagai ujian politik terbesar Trump dalam isu luar negeri sejak konflik dengan Iran memanas. Mereka menilai presiden kini harus menghadapi tantangan tidak hanya dari lawan politiknya, tetapi juga dari sebagian sekutu politiknya sendiri.
Dengan dinamika yang berkembang di Kongres, Gedung Putih, dan meja perundingan internasional, arah hubungan AS-Iran dalam beberapa bulan ke depan diperkirakan akan menjadi salah satu isu geopolitik paling menentukan bagi pemerintahan Trump (Ant/MJ)