JAKARTA, MEDIAJAKARTA.COM– Bertepatan dengan satu tahun masa pemerintahannya, Presiden Prabowo Subianto menyaksikan langsung momen bersejarah.
Penyerahan uang pengganti kerugian negara sebesar Rp13,25 triliun dari Kejaksaan Agung kepada Kementerian Keuangan.
Dana tersebut merupakan hasil penanganan kasus korupsi ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya yang sempat menghebohkan publik.
Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyebut pengembalian dana jumbo ini sebagai langkah penting untuk memperkuat integritas dan keadilan ekonomi nasional.
“Saudara-saudara, Rp13 triliun ini kita bisa memperbaiki, merenovasi lebih dari 8.000 sekolah,” ujar Prabowo di Jakarta, Senin (20/10/2025).
“Kalau satu kampung nelayan kita anggarkan Rp22 miliar, dana sebesar ini bisa membangun ratusan kampung nelayan — fasilitas yang selama 80 tahun Republik berdiri belum pernah benar-benar diperhatikan,” lanjutnya.
Hukum Tak Boleh Tebang Pilih
Presiden menegaskan, keberhasilan pemulihan keuangan negara ini harus diiringi dengan penegakan hukum yang adil tanpa pandang bulu. Ia meminta aparat penegak hukum — jaksa, polisi, dan hakim — untuk bekerja berdasarkan nurani, bukan tekanan atau kepentingan tertentu.
“Hukum tidak boleh tebang pilih. Jangan sampai hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Semua harus bertanggung jawab di depan keadilan,” tegas Prabowo.
Komitmen Pemerintah Pulihkan Uang Negara
Acara penyerahan uang pengganti ini menjadi simbol keseriusan pemerintah dalam memberantas korupsi dan mengembalikan aset negara yang selama ini raib akibat penyalahgunaan wewenang.
Kejaksaan Agung menyebut dana Rp13,25 triliun itu akan segera dikelola Kementerian Keuangan untuk program prioritas nasional di bidang pendidikan, perumahan rakyat, dan pemberdayaan masyarakat pesisir.
Langkah ini disebut sebagai capaian besar di tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran, sekaligus sinyal kuat bahwa pemerintah ingin menegakkan hukum sekaligus menyejahterakan rakyat (Marwan Aziz)