JAKARTA, MEDIAJAKARTA.COM– Penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta memaksa Gubernur Pramono Anung berpikir di luar kebiasaan. Alih-alih mengeluh, Pramono justru menyiapkan strategi pembiayaan kreatif agar pembangunan Jakarta tak tersendat.
“Kami harus melakukan creative financing,” tegas Pramono usai bertemu Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (7/10).
Lahirnya “Jakarta Collaboration Fund”
Salah satu jurus yang disiapkan adalah pembentukan Jakarta Collaboration Fund — skema pembiayaan kolaboratif yang memungkinkan Pemprov DKI menarik investasi dan menerbitkan obligasi daerah.
“Kami meminta izin kepada Kementerian Keuangan untuk menyetujui Jakarta melakukan creative financing, di antaranya melalui Jakarta Collaboration Fund atau obligasi daerah,” jelas Pramono seperti dikutip Mediajakarta.com dari laman resmi Pemprov DKI.
Tak berhenti di situ, Pemprov DKI juga ingin memanfaatkan dana Rp200 triliun yang dialokasikan Kemenkeu untuk Bank Himbara agar bisa digunakan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Jakarta.
“Dana Rp200 triliun yang diputuskan Kemenkeu ke Bank Himbara itu, kami berharap bisa juga dimanfaatkan oleh BUMD-BUMD Jakarta,” ujar Pramono.
APBD DKI Turun Drastis
Sejak kebijakan pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) diberlakukan, APBD DKI Jakarta menyusut signifikan — dari Rp95 triliun menjadi Rp79 triliun. Kondisi ini membuat Pemprov DKI harus melakukan refocussing program agar tetap sejalan dengan arah kebijakan fiskal nasional.
“Jakarta patuh terhadap kebijakan fiskal pemerintah pusat, terutama pengaturan DBH. Tapi penurunan APBD ini memaksa kami berinovasi,” kata Pramono.
Purbaya Dukung Skema Kreatif Jakarta
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa merespons positif langkah kreatif Pemprov DKI. Ia menyebut rencana pembentukan Jakarta Collaboration Fund sebagai strategi cerdas yang bahkan bisa berdampak lebih luas dari sekadar Jakarta.
“Dia ingin menciptakan fund Jakarta yang tidak hanya dipakai di Jakarta, tapi bisa dimanfaatkan di tempat lain juga. Saya pikir, kita akan mendukung strategi itu,” ujar Purbaya.
Soal dana Rp200 triliun di Bank Himbara, Purbaya menegaskan mekanismenya bersifat business to business (B2B). “Kalau menguntungkan, mereka bisa langsung datang ke Himbaranya,” jelasnya.
Menariknya, Purbaya bahkan membuka peluang untuk menempatkan dana tambahan langsung ke Bank Jakarta — milik Pemprov DKI — guna memperkuat pembiayaan bagi sektor UMKM dan industri lokal.
“Jakarta punya Bank Jakarta. Kalau Rp10 triliun atau Rp20 triliun bisa disalurkan ke sana, itu akan bagus untuk mendorong ekonomi daerah,” ujarnya.
Gedung Bank Jakarta di SCBD Siap Digeber
Selain skema pembiayaan, pertemuan Pramono dan Purbaya juga membahas pembangunan gedung baru Bank Jakarta di kawasan SCBD. Pramono meminta dukungan Kemenkeu agar proyek strategis itu bisa segera dijalankan.
“Kami memohon persetujuan agar pembangunan pusat Bank Jakarta di SCBD bisa segera dimulai melalui kerja sama dengan Kemenkeu,” ungkap Pramono.
Menkeu Purbaya pun menyambut antusias. “Saya senang banget dengan rencana itu, karena bisa mendorong pertumbuhan ekonomi Jakarta dan nasional,” tandasnya.
Catatan: Inovasi Fiskal Jadi Kunci
Langkah Pramono Anung menunjukkan arah baru dalam manajemen fiskal Jakarta. Di tengah tekanan APBD, inovasi pembiayaan justru menjadi solusi agar roda pembangunan tak terhenti.
Dari Jakarta Collaboration Fund hingga rencana penguatan Bank Jakarta, strategi ini menandai babak baru: bagaimana ibu kota belajar berdiri di atas kaki sendiri — dengan ide, kolaborasi, dan keberanian untuk berpikir kreatif (Wan)