JAKARTA, MEDIAJAKARTA.COM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menjalin kerja sama strategis dengan Badan Gizi Nasional (BGN) RI dalam penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepakatan (MoU) di Balairung Balai Kota DKI Jakarta, Senin (9/2).
Penandatanganan MoU ini disaksikan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana.
Pramono menegaskan, program Makan Bergizi Gratis memberikan dampak yang sangat besar terhadap kesejahteraan masyarakat Jakarta, terutama bagi siswa-siswa sekolah.
“Karena bagaimanapun bagi Jakarta, apa yang dilakukan dengan Makan Bergizi Gratis ini dampaknya itu paling luar biasa dan signifikan,” ujar Pramono.
Ia menyebutkan, program MBG turut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Jakarta yang saat ini mencapai 5,21 persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,11 persen.
Selain itu, Pramono menyoroti adanya perbaikan sejumlah indikator sosial melalui program MBG, mulai dari pemenuhan gizi anak, penurunan angka stunting dan kemiskinan, hingga penciptaan lapangan kerja.
“Tetapi yang paling menggembirakan buat saya pribadi adalah indikator yang menyangkut tentang yang berkaitan dengan gizi menunjukkan perbaikan,” katanya.
Menurut Pramono, program Makan Bergizi Gratis melengkapi berbagai jaring pengaman sosial yang telah berjalan di Jakarta, seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), serta layanan transportasi gratis bagi 15 golongan masyarakat.
Program-program tersebut dinilai memberikan kontribusi nyata terhadap penurunan gini rasio di Jakarta.
“Sekolahnya ditanggung oleh Pemerintah DKI, kemudian masih ada insentif lainnya, hal yang menyangkut gizi tadi dipenuhi oleh Badan Gizi Nasional,” ucapnya.
Dalam MoU tersebut, salah satu poin penting yang disepakati adalah pengelolaan rantai pasok bahan pangan. Pemprov DKI melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pangan berkomitmen menjamin ketersediaan bahan baku untuk mendukung kebutuhan operasional BGN.
“Saya minta Dirut-Dirut BUMD dan juga Dirut yang berkaitan dengan ekonomi, agar supply chain atau rantai pasok yang berkaitan dengan kebutuhan Badan Gizi ini dikelola dengan baik,” kata Pramono.
Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengapresiasi dukungan penuh Pemprov DKI Jakarta terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. Ia mengungkapkan, dari target 804 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang direncanakan, saat ini 475 SPPG telah beroperasi, sementara 566 unit lainnya masih dalam tahap persiapan.
“Saya yakin dalam waktu yang tidak terlalu lama ini akan cepat selesai karena seluruh infrastruktur di Jakarta sangat mudah dijangkau dan bisa dilaksanakan sebaik-baiknya,” ujar Dadan.
Dadan juga menekankan pentingnya penguatan rantai pasok untuk menjamin kelancaran operasional SPPG sekaligus menjaga stabilitas harga pangan di Jakarta.
“Oleh sebab itu, salah satu poin dalam kesepahaman ini adalah bagaimana BUMD Jakarta, termasuk dari sisi pembiayaan, dapat terus menjamin pemenuhan rantai pasok untuk kebutuhan program Makan Bergizi Gratis dan juga secara umum untuk masyarakat Jakarta,” pungkasnya (Wan)