Jakarta (1942–Sekarang)

0 26
Penjajahan
oleh Jepang
dimulai pada tahun 1942
dan mengganti nama Batavia menjadi Djakarta untuk menarik hati penduduk pada Perang Dunia
II
. Kota ini juga merupakan tempat dilangsungkannya Proklamasi Kemerdekaan Republik
Indonesia
pada 17 Agustus 1945 dan diduduki Belanda
sampai pengakuan kedaulatan tahun 1949.

Sebelum
tahun 1959, Djakarta merupakan bagian dari Provinsi Jawa Barat. Pada tahun
1959, status Kota Djakarta mengalami perubahan dari sebuah kotapraja di bawah
walikota ditingkatkan menjadi daerah tingkat satu (Dati I) yang dipimpin oleh
gubernur. Yang menjadi gubernur pertama ialah Soemarno Sosroatmodjo, seorang dokter
tentara. Pengangkatan Gubernur DKI waktu itu dilakukan langsung oleh Presiden
Sukarno. Pada tahun 1961, status Jakarta diubah dari Daerah Tingkat Satu
menjadi Daerah Khusus Ibukota (DKI) dan gubernurnya tetap dijabat oleh Sumarno.
Semenjak
dinyatakan sebagai ibu kota, penduduk Jakarta melonjak sangat pesat akibat
kebutuhan tenaga kerja kepemerintahan yang hampir semua terpusat di Jakarta.
Dalam waktu 5 tahun penduduknya berlipat lebih dari dua kali. Berbagai kantung
pemukiman kelas menengah baru kemudian berkembang, seperti Kebayoran
Baru
, Cempaka Putih, Pulo Mas, Tebet, dan Pejompongan.
Pusat-pusat pemukiman juga banyak dibangun secara mandiri oleh berbagai
kementerian dan institusi milik negara seperti Perum
Perumnas
.
Pada
masa pemerintahan Soekarno, Jakarta melakukan pembangunan proyek besar, antara
lain Gelora Bung Karno, Masjid
Istiqlal
, dan Monumen Nasional. Pada masa ini pula Poros Medan Merdeka-Thamrin-Sudirman
mulai dikembangkan sebagai pusat bisnis kota, menggantikan poros Medan
Merdeka-Senen-Salemba-Jatinegara. Pusat pemukiman besar pertama yang dibuat
oleh pihak pengembang swasta adalah Pondok Indah
(oleh PT Pembangunan Jaya) pada akhir dekade 1970-an di wilayah Jakarta
Selatan.
Laju
perkembangan penduduk ini pernah coba ditekan oleh gubernur Ali Sadikin
pada awal 1970-an dengan menyatakan Jakarta sebagai “kota tertutup”
bagi pendatang. Kebijakan ini tidak bisa berjalan dan dilupakan pada masa-masa
kepemimpinan gubernur selanjutnya. Hingga saat ini, Jakarta masih harus
bergelut dengan masalah-masalah yang terjadi akibat kepadatan penduduk, seperti
banjir,
kemacetan,
serta kekurangan alat transportasi umum yang memadai.
Pada
Mei 1998, terjadi kerusuhan di Jakarta yang memakan korban banyak
etnis Tionghoa.
Gedung
MPR/DPR
diduduki oleh para mahasiswa yang menginginkan reformasi.
Buntut kerusuhan ini adalah turunnya Presiden Soeharto
dari kursi kepresidenan. (Lihat Kerusuhan Mei 1998). 
Sumber : Wikipedia.

Leave A Reply

Your email address will not be published.