Gara-gara Rupiah, Jokowi Mulai Krisis Legitimasi

1 5.605

JAKARTA, MEDIAJAKARTA.COM – Gelombang aksi unjukrasa mahasiswa dan masyarakat sipil yang menentang rezim Jokowi menjadi barometer jika Jokowi mulai krisis legitimasi dan kepercayaan rakyat. Masifnya gerakan protes semakin membuka mata publik bahwa pencitraan yang dilakukan oleh Jokowi untuk mempertahankan kekuasaan tidaklah cukup. Direktur Eksekutif Bimata Politica Indonesia (BPI) Panji Nugraha, mengungkapkan hal itu, Kamis (13/9/2018).

“Slogan kerja, kerja, kerja kabinet Jokowi dianggap pepesan kosong dengan sejumlah fakta jika Indonesia memang dalam masa-masa kritis khususnya di bidang ekonomi. Rupiah yang terpuruk semakin meyakinkan kaum-kaum intelektual jika mereka harus bergerak untuk menggugat kinerja Jokowi,” tegasnya.

Menurut dia, munculnya gerakan mahasiswa yang menyuarakan keprihatinan terhadap kondisi bangsa harus dipandang bahwa Indonesia saat ini sedang menghadapi masalah serius, utamanya masalah ekonomi.

“Aksi mahasiswa tersebut harus dianggap sebagai salah satu hal yang positif sebagai peringatan keras bagi Jokowi agar mampu mengevaluasi kinerjanya,” tandasnya.

“Hari-hari ke depan akan menjadi ujian paling terberat bagi pemerintahan saat ini bagaimana pemerintah mampu menahan gelombang protes mahasiswa, karena menahan dengan cara-cara represif justru tak akan dibenarkan oleh demokrasi bahkan akan membuat gelombang demontrasi semakin besar,” sambungnya.

Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Azhar Simanjuntak mengaku melihat ada upaya menggeser pola pikir, di mana seorang pemimpin tak perlu harus cerdas, tapi hanya perlu populer dan memiliki tingkat elektabilitas yang tinggi melalui perang status “alay” di media sosial.

Kecenderungan itu, menurut Dahnil, nampak jelas dari slogan “kerja, kerja, kerja”. Slogan tersebut, kata dia, hanya upaya untuk menutupi kekurangan dari seorang pemimpin, dalam hal ini Presiden RI Jokowi yang harusnya lebih banyak mengeluarkan buah pikirannya untuk didiskusikan ke ruang publik.

“Menurut saya ini tradisi buruk, kata-kata kerja, kerja, kerja itu cuma ungkapan untuk menganulir pikir, pikir, pikir. Karena nggak bisa mikir, maka pilihan katanya adalah kerja, kerja, kerja. Karena nggak bisa pidato, maka pilihan katanya adalah kerja, kerja, kerja untuk menutupi ketidakmampuan yang sesungguhnya,” tegasnya dalam diskusi yang diselenggarakan oleh InDEMO bertajuk “Pemilu dan Pilpres di Tengah Badai Krisis” di kawasan Pasar Baru, Jakarta Pusat, Rabu (12/9).

“Maka intelektualitas nggak dapat tempat sekarang. Yang muncul adalah gincu, bedak, dan ideologi itu berubah jadi propaganda, komoditi. Pancasila berubah menjadi propaganda, Pancasila berubah jadi komoditi, bukan berarti gagasan, ide sesuai dengan ideologi,” lanjutnya.

Hal itu, kata Dahnil, menjadikan seseorang yang memiliki tingkat intelektualitas yang tinggi tak mendapatkan tempat sebagai pemimpin. Orang-orang cerdas di negeri ini malah hanya pasrah dikendalikan oleh penguasa.

“Mohon maaf bagi saya hari ini banyak orang cerdas, banyak profesor bisa dikendalikan oleh kebodohan yang berkuasa. Memang kalau kebodohan itu berkuasa mengerikan menurut saya. Karena orang pintar dan orang cerdas itu menjadi lebih bodoh ketimbang orang yang berkuasa,” urainya.

Padahal, tambah Dahnil, seorang pemimpin seharusnya memiliki ide otentik yang bisa dieksplorasi ke ruang publik untuk diperdebatkan sebagaimana yang dicontohkan oleh para pendiri bangsa ini, salah satunya Bung Hatta.

“Nah, politik sekarang karena pemimpinnya tidak melahirkan ide otentik, gagasan utama dia, dia nggak mampu mengeksplorasi, malah pakai teks. Akhirnya tradisi dialektika di ruang publik ini nggak muncul. Bung Hatta bilang bahwa yang mempersatukan negeri ini bukan karena warna duit, bukan bahasa kita sama, bukan karena nasib kita sama, yang bikin kita bisa bersama, bersatu itu namanya nalar ilmiah,” urainya.

Jika keadaan semacam itu terus berlanjut, ujar Dahnil, Indonesia bisa saja masuk dalam jurang krisis politik. Adapun satu-satunya cara untuk keluar dari ancaman krisis politik itu adalah melalui ajang Pilpres tahun 2019.

“Ini situasi politik yang menurut saya berbahaya dan ini bisa krisis,” tandasnya.

Aliansi BEM Siap Bergerak

Sementara itu, Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) se-Indonesia mengajak seluruh mahasiswa untuk turun ke jalan menyuarakan keprihatinan terhadap kondisi bangsa saat ini.

Koordinator Lapangan Aksi, Ahmad Khori menjelaskan bahwa pemerintah saat ini telah gagal dalam menyejahterakan rakyat. Terbukti, pemerintah gagal dalam menjaga nilai tukar rupiah yang sempat menembus angka Rp 15 ribu per dolar AS.

Tidak hanya itu, harga bahan bakar minyak (BBM) yang dicabut subsidinya juga telah berdampak pada harga kebutuhan pokok yang merangkak naik.

“Impor besar-besaran yang dilakukan pemerintah menyebabkan harga diri bangsa saat ini seakan kehilangan kedaulatannya. Dan yang lebih memalukan lagi, pemerintah hari ini mengandalkan utang luar negeri dalam melakukan pembangunan,” terang Khori dalam keterangan tertulisnya, Kamis (13/9/2018).

Khoiri menegaskan, BEM PTAI juga mempermasalahkan pernyataan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin yang meminta agar volume suara adzan dikurangi.

Pada akhirnya, BEM PTAI berkesimpulan bahwa Joko Widodo telah gagal dalam menjalankan roda pemerintahan.

Dengan segala persoalan tersebut, BEM PTAI pun siap menggelar aksi unjukrasa besar-besaran pada Jumat (14/9/2018) mendatang, di Gedung DPR RI.

Ada beberapa tuntutan yang akan disuarakan kata dia. Pertama, turunkan Jokowi dari tahta kepresidenan. Kedua, mendesak kementerian terkait untuk bergerak cepat dalam membenahi perekonomian bangsa.

Ketiga, kepada TNI dan Polri, mereka menuntut agar tetap menjaga netralitas dalam menjaga Pilpres 2019. Keempat, copot Lukman Hakim sebagai Menteri Agama. Dan terakhir, turunkan harga dan stop impor luar negeri. (TP/MJ)

  1. Jaka Sempu says

    Opini yang bermuatan politik, provokatif ingin memecah belah bangsa. Justru rupiah lah yang paling kuat dan stabil dalam menghadapi kejadian yang bersifat global menimpa hampir seluruh negara di dunia, Pemerintah bekerja keras agar rakyat tidak terkena dampaknya. Inflasi, daya beli masyarakat, pertumbuhan ekonomi, semuanya masih tetap terjaga.

Leave A Reply

Your email address will not be published.