Makin Panas, Perdebatan tentang Utang Indonesia

0 887

JAKARTA, MEDIAJAKARTA.COM – Ketua MPR RI Zulkifli Hasan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani ‘saling debat’ tentang utang negara. Perdebatan dipicu oleh pidato Zulkifli Hasan yang mengkritik utang negara yang sudah di luar batas kewajaran. Merespon tudingan itu, Sri Mulyani tak tinggal diam.

Pada sidang MPR beberapa waktu lalu, Ketua MPR Zulkifli Hasan menyinggung utang pemerintah Indonesia yang sudah di luar batas kewajaran.

Pidato Zulkifli itu merespon data utang pemerintah. Berdasarkan data Kementerian Keuangan utang pemerintah per Mei 2018 turun Rp 11,52 triliun menjadi Rp 4.169,09 triliun dibandingkan April yang sebesar Rp 4.180,61 triliun.
Total utang pemerintah per Mei 2018 sebesar Rp 4.169,09 triliun berasal dari pinjaman yang nilainya Rp 767,82 triliun. Dalam pinjaman terdapat yang sifatnya bilateral Rp 322,01 triliun, multilateral Rp 397,80 triliun, komersial Rp 41,38 triliun, dan suppliers sebesar Rp 1,22 triliun. Lalu ada juga yang berasal dari pinjaman dalam negeri yang sebesar 5,40 triliun.

Selanjutnya utang yang berasal dari surat berharga negara (SBN) sebesar Rp 3.401,77 triliun, yang terdiri dari SBN berdenominasi rupiah sebesar Rp 2.408,40 triliun dan denominasi valas sebesar Rp 766,63 triliun.

Lanjut, di Juni 2018 total utang pemerintah pusat tercatat Rp 4.227,7 triliun tumbuh 14,06% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dari laporan APBN disebutkan pinjaman Rp 785,13 triliun tumbuh 7,99% year on year (yoy). Dari komponen tersebut, pinjaman luar negeri tercatat Rp 779,81 triliun tumbuh 8,03%.

Dirinci lebih jauh, pinjaman bilateral sebesar Rp 324,76 triliun tumbuh 4,45%, pinjaman multilateral Rp 409,89 triliun, pinjaman komersial Rp 43,81 triliun, pinjaman suppliers Rp 1,34 triliun. Untuk pinjaman dalam negeri tercatat Rp 5,33 triliun tumbuh 2,82%.

Selanjutnya, untuk komposisi utang dari surat berharga negara (SBN) tercatat Rp 3.442,64 triliun tumbuh 15,54% yoy. Untuk SBN ini dengan denominasi rupiah tercatat Rp 2.419,67 triliun tumbuh 10,62%. Lalu untuk surat berharga syariah negara Rp 391 triliun tumbuh 16,12%.

Untuk utang denominasi valas tercatat Rp 1.022,91 triliun tumbuh 29,15%. Terbagi dalam surat utang negara (SUN) Rp 799,71 triliun dan SBSN Rp 223,26 triliun tumbuh 34,1%. Kemudian utang pemerintah di Juli 2018, Kementerian Keuangan mencatat total utang pemerintah pusat periode Juli 2018 tercatat Rp 4.253,02 triliun atau tumbuh 12,51% secara year on year (yoy).

Komposisi utang tersebut terdiri dari pinjaman bilateral sebesar Rp 323,79 triliun yang tumbuh 6,8% atau dengan persentase sebesar 7,61% dari keseluruhan pinjaman. Kemudian pinjaman multilateral tercatat Rp 411,19 triliun tumbuh 10,77% atau sebanyak 9,67% dari total pinjaman.

Kemudian pinjaman komersial sebesar Rp 43,32 triliun minus 0,87% atau sebesar 1,02% dari total pinjaman. Lalu ada pinjaman supplier sebesar Rp 1,04 triliun atau tumbuh 56,32% dengan persentase 0,03%. Pinjaman dalam negeri sebesar Rp 5,79 triliun atau tumbuh 48,28% atau sebesar 0,03%.

Sedangkan untuk surat berharga negara berdenominasi valas atau SUN valas tercatat Rp 692,11 triliun tumbuh 17,95% atau sebanyak 16,27% dari total pinjaman. Kemudian SBSN denominasi valas tercatat Rp 100,89 triliun atau tumbuh 8,18% yoy atau sebesar 2,37% dari keseluruhan pinjaman.

” Ini Sri Mulyani sendiri yang menyatakan bahwa utang jatuh tempo mencapai 409 T. Lalu kenapa kita dianggap menyesatkan, yang menyesatkan itu Menteri Keuangan, bukan Ketua MPR,” terang Zulkifli di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/8/2018).

Menjawab kritik ketua MPR, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan secara panjang lebar.

“Ketua MPR dalam pidato sidang tahunan MPR 16 Agustus 2018 menyampaikan bahwa besar pembayaran pokok utang pemerintah yang jatuh tempo tahun 2018 sebesar Rp 400 triliun yang tujuh kali lebih besar dari Dana Desa dan enam kali lebih besar dari anggaran kesehatan adalah tidak wajar. Pernyataan tersebut selain bermuatan politis juga menyesatkan,” kata Sri dalam pernyataan tertulis dalam akun media sosialnya, Senin (20/8/2018).

Menurut Sri Mulyani, pembayaran pokok utang pada 2018 sebesar Rp 396 triliun. Hal itu dihitung berdasarkan posisi utang per akhir Desember 2017. Dari jumlah tersebut, 44 persen adalah utang yang dibuat pada periode sebelum 2015 atau sebelum Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ia menekankan, Zulkifli adalah bagian dari kabinet saat itu.

Sementara itu, 31,5 persen pembayaran pokok utang adalah untuk instrumen Surat Perbendaharaan Negara/Surat Perbendaharaan Negara Syariah (SPN/SPN-S) yang bertenor di bawah satu tahun dan merupakan instrumen untuk mengelola arus kas.

“Pembayaran utang saat ini adalah kewajiban yang harus dipenuhi dari utang masa lalu, mengapa baru sekarang diributkan?” kata Sri.

Sri juga membandingkan jumlah pembayaran pokok utang dengan anggaran kesehatan dan anggaran dana desa. Jumlah pembayaran pokok utang Indonesia tahun 2009 adalah Rp 117,1 triliun, sedangkan anggaran kesehatan adalah Rp 25,6 triliun. Dengan begitu, perbandingan pembayaran pokok utang dan anggaran kesehatan adalah 4,57 kali lipat.

Sementara, pada 2018, pembayaran pokok utang adalah Rp 396 triliun, sedangkan anggaran kesehatan adalah Rp 107,4 triliun, atau perbandingannya turun 3,68 kali. Artinya, rasio yang baru ini sudah menurun dalam sembilan tahun sebesar 19,4 persen.

Bahkan, katanya, pada 2019 anggaran kesehatan meningkat menjadi Rp 122 triliun atau sebesar 4,77 kali anggaran tahun 2009, dan rasionya mengalami penurunan jauh lebih besar lagi, yakni 26,7 persen. Anggaran kesehatan tidak hanya dialokasikan ke Kementerian Kesehatan, tapi juga untuk program peningkatan kesehatan masyarakat lainnya, termasuk DAK Kesehatan dan Keluarga Berencana.

“Mengapa pada saat Ketua MPR ada di kabinet dulu tidak pernah menyampaikan kekhawatiran kewajaran perbandingan pembayaran pokok utang dengan anggaran kesehatan, padahal rasionya lebih tinggi dari sekarang? Jadi, ukuran kewajaran yang disebut Ketua MPR sebenarnya apa?” kata Sri.

Sri mengatakan, Zulkifli membandingkan pembayaran pokok utang dengan dana desa. Karena dana desa baru dimulai tahun 2015, Sri membandingkan pembayaran pokok utang dengan dana desa tahun 2015 yang besarnya 10,9 kali lipat. Pada 2018 rasio menurun 39,3 persen menjadi 6,6 kali, bahkan tahun 2019 menurun lagi hampir setengahnya menjadi 5,7 kali.

“Artinya, kenaikan dana desa jauh lebih tinggi dibandingkan kenaikan pembayaran pokok utang. Lagi-lagi tidak ada bukti dan ukuran mengenai kewajaran yang disebut Ketua MPR,” terang Sri.

Sri menyebut, pemerintah terus melakukan pengelolaan utang dengan hati-hati dan terukur. Defisit APBN selalu dijaga di bawah 3 persen per PDB sesuai batas UU Keuangan Negara. Defisit APBN terus dijaga dari 2,59 persen per PDB tahun 2015, menjadi 2,49 persen tahun 2016, dan 2,51 persen tahun 2017. Kemudian, tahun 2018 diperkirakan 2,12 persen, serta tahun 2019 sesuai pidato Presiden di depan DPR akan menurun menjadi 1,84 persen.

Defisit keseimbangan primer juga diupayakan menurun dan menuju ke arah surplus. Pada 2015, defisit keseimbangan primer Rp 142,5 triliun, menurun menjadi Rp 129,3 triliun pada 2017. Pada 2018, nilainya menurun lagi menjadi defisit Rp 64,8 triliun dalam outlook APBN 2018. Pada 2019, pemerintah merencanakan defisit keseimbangan primer menurun lagi menjadi hanya Rp 21,74 triliun.

Selama 2015 hingga 2018, pertumbuhan pembiayaan APBN melalui utang justru negatif, artinya penambahan utang terus diupayakan menurun seiring dengan menguatkan penerimaan perpajakan dan penerimaan bukan pajak. Bila pada 2015 pertumbuhan pembiayaan utang adalah 49 persen karena pemerintah melakukan pengamanan ekonomi dari tekanan jatuhnya harga minyak dan komoditas lainnya, tahun 2018 pertumbuhan pembiayaan utang justru menjadi negatif 9,7 persen.

Menurut Sri, hal itu tercapai karena pemerintah bersungguh-sungguh untuk terus meningkatkan kemampuan APBN yang mandiri. Ini juga bukti lain bahwa pemerintah sangat berhati-hati dalam mengelola APBN dan kebijakan utang.

“APBN adalah instrumen untuk mencapai cita-cita bernegara, untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur serta makin mandiri. Komitmen dan kredibilitas pengelolan APBN ini sudah teruji oleh rekam jejak pemerintah selama ini. Mari cerdaskan rakyat dengan politik yang berbasis informasi yang benar dan akurat,” tandas Sri. (DT/RP/MJ)

Leave A Reply

Your email address will not be published.