Tak Dipakai Parpol, Ijtima Ulama Dinilai Kehilangan Makna

0 47

JAKARTA, MEDIAJAKARTA.COM – Cendikiawan muslim Zuhairi Misrawi menilai Ijtima Ulama partisan atau memihak kepada kelompok oposisi ataupun kelompok lainya, akan kehilangan makna jika tidak punya legitimasi.

Zuhairi memandang demikian karena Ijtima ulama tidak bisa merepresentasikan ulama. Ia mencontohkan, salah satunya tidak adanya legitimasi dari Majelis Ulama Indonesia dalam dalam kegiatan GNPF-U itu.

“Kalau legitimasinya tidak ada, maka Ijtima ulama jadi kehilangan makna,” ujarnya dalam diskusi publik bertema Ijtima Ulama: Politik Agama atau Politisasi Agama, di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (8/8/2018).

Dengan begitu, kata Zuhairi, publik tentu akan bertanya apakah para ulama dalam Ijtima bisa mengendalikan partai politik atau justru partai politik yang mengendalikan ulama dalam Ijtima ulama tersebut.

“Pertanyaannya kemudian kalau keputusan para ulama tidak diambil oleh partai-partai itu, kira-kira wajah ulama itu mau di taruh di mana,” tandasnya.

Sementara itu, alumni presidium 212 mengaku kecewa dengan hasil ijtima ulama GNPF-U yang merekomendasikan Salim Segaf Aljufri dan Ustaz Abdul Somad (UAS) sebagai cawapres Prabowo Subianto.

Menurut Ketum Alumni Presidium 212, Aminuddin, nama yang direkomendasikan di luar hasil rakornas PA 212 pada Mei lalu.

“Saya agak kecewa dengan hasil ijtima ulama kemarin. Misalnya pada medio bulan Mei lalu ada rakornas PA 212. Di situ merekomendasikan capres-cawapres,” jelasnya dalam diskusi yang digelar Lembaga Penelitian Pengembangan Agama dan Sosial (LePPAS) di D’Hotel, Guntur, Jakarta Selatan, Rabu (8/8/2018).

Dalam rakornas PA 212 kata dia, ada beberapa nama capres yang direkomendasikan di antaranya Prabowo Subianto, Anies Matta, Anies Baswedan, Yusril Ihza Mahendra dan M Zainul Majdi atau TGB.

“Saya menyesalkan di forum ijtima ulama di Menara Peninsula tak memperkuat keputusan rakornas PA 212. Kenapa mesti buat keputusan lain? Padahal ulama yang datang itu-itu saja. Saya kira satu marwah. Kenapa kok lain keputusannya? Kenapa tidak memperkuat hasil rakornas?” paparnya.

Aminuddin juga mempertanyakan kenapa nama Yusril Ihza Mahendra tak masuk dalam ijtima ulama. Padahal Ketua Umum PBB itu juga hadir di acara ijtima ulama.

“Beliau direkomendasikan PA 212 sebagai capres atau cawapres kok di Menara Peninsula namanya hilang? Kalau diperkuat kan lebih gagah. Jangan heran kalau ada pertanyaan GNPF ulama titipan siapa?” ujarnya.

Aminuddin mengingatkan tidak baik mempolitisasi agama apalagi jika ada parpol yang memaksakan kehendak. “Misalnya harus si A jadi cawapres. Ini kan saya kira tidak menjunjung politik adiluhung dalam bekerja sama apalagi yang dibawa marwah keulamaan. Jangan sampai rekomendasi ijtima itu mendikte partai-partai politik seakan-akan harus karena itu sifatnya rekomendasi. Partai kan punya mekanisme tersendiri,” tandasnya. (MJ Network)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d blogger menyukai ini: