Dapat Predikat Disclaimer, Menteri Susi Diminta Benahi Laporan Keuangan KKP

0 146

JAKARTA, MEDIAJAKARTA.COM- Anggota DPR RI, Andi Akmal Pasluddin menyoroti kinerja laporan keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dipimpin Susi Pujiastuti selalu membuat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI kecewa.

Terakhir pada awal Juni tahun ini, BPK memberi predikat kementerian ini disclaimer atau opini tidak menyatakan pendapat (TMP). Menurut politisi PKS dapil Sulawesi Selatan II ini, predikat buruk kementerian kelautan dan perikanan tidak hanya terjadi pada tahun 2018 pada kegiatan 2017. 

Namun pada 2017 pun, ketika mengaudit laporan keuangan tahun 2016, BPK memberikan predikat disclaimer. Begitu juga tahun sebelumnya. Ini membuat KKP secara 3 kali berturut-turut mendapat disclaimer dari BPK.

 

“Saya menyarankan, mumpung ini baru menginjak semester kedua tahun 2018, sebaiknya BPK mulai berbenah sejak awal pada laporan keuangan yang akan diperiksa akhir tahun ini. Sehingga tahun 2019, KKP keluar dari dilema disclaimer laporan keuangan”, saran Akmal.

 

Andi Akmal sebagai ketua kelompok komisi IV FPKS DPR, yang bermitra dengan 3 kementerian, menginginkan semua mitranya memiliki integritas tinggi dalam laporan keuangan kementerian. Sehingga semua saling sinergi dan saling membangun dengan kritik yang memberi solusi untuk kemajuan bangsa secara keseluruhan. Ia mencontohkan meski Menteri Susi memberi penjelasan bahwa KKP telah mengembalikan anggaran hampir 10 triliun hampir 3 tahun terakhir, namun bila pakem laporannya berantakan, maka tetap BPK akan memberi rapor merah.

 

Anggota Badan Anggaran DPR ini mengatakan, bahwa seorang Menteri itu beda dengan aktivis lapang atau seorang artis. Ada pakem-pakem aturan yang perlu sebuah kepatuhan, namun publikasi juga perlu bukan sekedar pencitraan.

 

Namun begitu, Akmal sangat mengapresiasi kepada Menteri KKP yang telah mendapat penghargaan dari sebuah Lembaga media Nasional sebagai tokoh perubahan bangsa Bersama-sama dengan ustadz Abdul Somad dan Sandiaga Uno. Ini menunjukkan bahwa di lapangan, ada sesuatu perubahan yang ke arah lebih baik yang telah dirasakan oleh masyarakat.

 

“Saya berharap, Laporan Keuangan KKP tahun 2019 yang merupakan hasil audit kegiatan tahun 2018 ada peningkatan derajat di BPK. Sudah saatnya KKP meninggalkan derajat disclaimer. Dan mitra kami di komisi IV, Kementan, KKP, dan KLHK diharapkan akhir periode pemerintahan rezim ini dapat memberi kesan yang baik sehingga ketika terjadi pergantian kepemimpinan nasionalpun, situasi kenegaraan dapat berjalan dengan baik tanpa adanya guncangan keuangan negara”, pungkasnya (Wan).

Leave A Reply

Your email address will not be published.