Insiden Mas’a, Kemana Menteri Agama

0 8.980

Oleh : Ochen*

Kalangan ini seringkali menganggap dirinya paling nasionalis (Indonesia) dibanding umat Islam kebanyakan. Mereka selalu menempatkan Nasionalisme menjadi pertimbangan utama di atas pertimbangan moral keislaman. Corak pemahaman keberagamaan mereka adalah kalau masjid atau mushala dapat digunakan umat agama lain untuk “kebaktian” dengan alasan toleransi dan menghormati keragaman kenapa tidak? Kalau ada dua calon pemimpin, seorang Muslim dan seorang lainnya non-Muslim, maka mereka akan memilih yang non-Muslim demi Bhineka Tunggal Ika dan keutuhan NKRI, kenapa tidak?

Dan masih banyak lagi fakta-fakta bahwa golongan ini memperjuangkan praktek keislaman bernuansa lokal (baca : Islam Nusantara) dengan menambah-nambah unsur bukan agama (bid’ah) di luar prinsip-prinsip syari’ah yang semestinya.

Dalam kaitan itu pula jika nada adzan dan tilawatil quran disenandungkan dengan langgam Nusantara, saya khawatir suatu saat semua genre irama gendhing tradisional Nusantara atau dangdut misalnya, menjadi bagian dari ritualitas formal Islam Nusantara. Apakah ini suatu gejala sekularisasi yang sama dengan ritus-ritus formal penganut agama lain yang menggunakan genre musik pop, rock, beat, jazz, bossas, blues dan reggae?

Terkait dengan itu, pemerintah RI telah “ditegur” oleh pihak Kerajaan Saudi Arabia terkait perilaku tak semestinya dari segelintir jamaah umrah Indonesia yang mengikuti seorang pembimbing umrah (mutawwif) yang mengikrarkan Pancasila juga menyanyikan Yala al-Wathan di Mas’a saat menjalankan ibadah Sa’i. Duta besar Republik Indonesia untuk Arab Saudi Agus Maftuh Abegebriel telah membuat pernyataan yang “menyayangkan” perilaku jamaah umrah yang bertindak tak pantas tersebut. Namun yang patut kita kecewa dari pernyataan resmi pemerintah itu kok hanya sebatas menyayangkan? Apalagi dikatakan bahwa “insiden Mas’a” itu dapat merusak hubungan diplomatik pemerintah RI dan pemerintah kerajaan Arab Saudi (Republika, 28/2/2018).

Peristiwa ini bukan saja merusak hubungan-hubungan yang bersifat duniawi melainkan telah merusak hubungan spiritual manusia dengan Tuhannya. Insiden memalukan itu merupakan penodaan agama yang mana pemerintah harus bertindak tegas dengan penegakan hukum tanpa pandang bulu terhadap pelakunya.

Bahwa tata cara ibadah umrah (manasik umrah) tidak secara ketat mengatur para jamaah membaca doa dan puja-puji. Namun, yang dilakukan oleh Mutawwif dari Indonesia itu sangat memalukan dan karena bukan menjadi bagian dari doa-doa yang sepantasnya melainkan bentuk doktrinasi ideologi negara, maka peristiwa itu merupakan penodaan agama dan tergolong bid’ah  sayyiat, sesat dan menyesatkan.

Sudah menjadi panduan umum kaum Muslimin di seluruh dunia bahwa selama berada di Haramain (dua tempat suci, Makkah dan Madinah), dilarang keras melakukan hal-hal yang telah jelas larangannya menurut syariat Islam. Jika “insiden Mas’a” bertujuan untuk mendoktrinkan Nasionalisme Indonesia kepada umat Islam, mestinya dilakukan di luar ritual ibadah formal umrah. Sebab tindakan itu ibarat menuangkan perkara yang benar dan yang salah lalu mengaduknya dalam sebuah wadah suci hanya karena motivasi politik. Sebenarnya ini yang disebut politisasi agama (plus penodaan ajaran agama) yang harus ditindak tegas oleh pemerintah dan bukan mengembangkan asumsi negatif (sû al-dhzân) terhadap ceramah dan khutbah para muballigh.

Anehnya dalam kasus ikrar Pancasila dan nyanyian Yala al-Wathan di Mas’a Masjidil Haram, tidak ada respon dari Menteri Agama. Mestinya dengan memviralnya video yang meresahkan jiwa keagamaan umat Islam ini, Menteri Agama segera tampil mengklarifikasi atau menenangkan suasana hati umat yang galau ini dan bukan sebatas pernyataan pejabat negara setingkat duta besar. Atau jangan-jangan Kementerian Agama sudah merger dengan Kementerian Keuangan, mengurus pajak dan menggerus duit umat ! ***

Madinatun Nabawiy, 28 Februari 2018.

*Penulis adalah alumnus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d blogger menyukai ini: