Mendagri Tunda Pemekaran 314 Daerah Otonomi Baru

0 57

KENDARI, MEDIAJAKARTA.COM – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengaku menerima usulan pemekaran 314 Daerah Otonomi Baru (DOB) setingkat provinsi, kabupaten/kota dari seluruh Indonesia.

Namun usulan itu belum bisa dikabulkan oleh pemerintah karena masih berlakunya kebijakan moratorium.

“Moratorium pemekaran merupakan kebijakan Presiden Joko Widodo untuk membangun Indonesia sentris, sehingga untuk saat ini pemerintah tidak akan menyetujui pemekaran wilayah yang diajukan oleh kepala daerah,” kata Tjahjo saat melantik Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri Teguh Setyabudi sebagai penjabat (pj) gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) di Gedung Bahteramas, Kendari, Senin (19/2/2018)..

Menurut Tjahjo, sejauh ini pihaknya belum mengetahui secara pasti kapan moratorium pemekaran daerah ini dicabut. Namun, dia menyebut pemekaran daerah bisa dilakukan ketika pertumbuhan dan keuangan negara mencukupi.

“Ya, nanti kita lihat kalau sampai pertumbuhan dan keuangan mencukupi,” terangnya.

Tjahjo memahami, dasar pemikiran perjuangan pemekaran itu untuk percepatan pembangunan dan layanan publik, namun harus juga dirasionalisasi dengan kemampuan pembiayaan dan sumber daya manusia yang ada.

Sementara itu, mantan plt Gubernur Sulawesi Tenggara Saleh Lasata menyinggung soal moratorium pemekaran wilayah. Dia membeberkan wilayah Provinsi Sultra memiliki luas 183.000 kilometer, dengan luas daratannya 38.000 kilometer dan sisanya lautan.

Oleh karena itu, menurut Saleh, dana perimbangan yang didapat Pemprov Sultra tidak sesuai dengan harapan pemerintah pusat. Maka itu, Saleh meminta agar pemerintah mempertimbangkan untuk mengevaluasi kebijakan moratorium terkait pemekaran wilayah.

“Kami mohon kiranya kebijakan moratorium oleh pemerintah jangan diterapkan terlalu kaku. Misalnya memberikan ruang untuk mengevaluasi apakah enam bulan sekali atau satu tahun sekali,” kata Saleh dalam sambutannya.

Dia menjelaskan, kondisi geografis Provinsi Sultra yang didominasi lautan membuat pemerataan pembangunan tidak berjalan dengan baik. Dia mencontohkan, salah satunya pembangunan klinik puskesmas dan sekolah-sekolah di Kepulauan Buton terkendala geografis.

“Dengan realitas itu, maka Pemda kemudian mengusulkan agar Kepulauan Buton bisa dimekarkan menjadi provinsi baru,” imbuhnya. (MJ)

Leave A Reply

Your email address will not be published.