Siap-siap, Pemerintah Akan Potong Gaji PNS untuk Zakat

0 32

JAKARTA, MEDIAJAKARTA.COM – Para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di tanah air harus mulai bersiap mengalami pemotongan gaji. Pasalnya, pemerintah berencana memotong langsung gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS/ASN) 2,5% untuk pajak. Nantinya, dana itu akan digunakan untuk membiayai berbagai sektor yang bersentuhan langsung dengan pengentasan kemiskinan.

Menurut Menteri Agama Lukman Hakim, penarikan dana zakat tersebut nantinya tidak akan dikelola oleh pemerintah, melainkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang.

“Dana itu tidak akan dikelola oleh pemerintah tetapi diserahkan kepada BAZNAS, karena mereka yang diberi kewenangan sesuai UU,” terang Lukman saat konferensi pers di Kantor Kementerian Agama, di Jakarta, Rabu (7/2/2018).

Lukman mengungkapkan, langkah ini dilakukan oleh pemerintah demi mengoptimalkan dana zakat yang dibayarkan PNS, yang nantinya digunakan untuk kepentingan bersama.

“Dana ini tidak akan digunakan untuk kebutuhan yang tidak jelas, tetapi akan digunakan untuk pendidikan, pondok pesantren, sekolah, beasiswa, sosial, rumah sakit, kesehatan termasuk untuk mereka yang mengalami musibah bencana alam,” jelasnya.

Lukman menegaskan, aturan ini masih dalam kajian dan pemberlakuannya fleksibel. “Aturan ini tidak mengikat. Artinya, PNS masih boleh menolak dan sifatnya pemerintah hanya memfasilitasi, bukan mewajibkan. Harapan kita, masyarakat bisa ikut terlibat dalam mengawal kebijakan ini,” tandasnya.

Rencana pemerintah ini ditentang keras oleh berbagai elemen, tak terkecuali Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD.

“Cara ini akan sangat sulit karena minimal ada 2 syarat zakat itu jadi wajib. Satu, kalau sudah nisab, batas minimal tertentu. Misalnya, kalau emas 8,5 gram dan sudah tersimpan setahun atau haul sebutannya,” terang Mahfud.

Menurutnya, peraturan gaji pokok pegawai negeri sipil (PGPS) yang berlaku saat ini kadang tak mencukupi kehidupan para PNS.

“Peraturan ini mesti mempertimbangkan kesanggupan tiap PNS. Tak semua PNS mampu membayar zakat yang bersifat sukarela ini. Selain itu, hal yang bersifat sukarela tak pantas dibuat dalam perpres,” imbuhnya. (MD)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d blogger menyukai ini: