“Saatnya KPK Ambil Alih Kasus Korupsi Reklamasi Teluk Jakarta’

0 121

JAKARTA, MEDIAJAKARTA.COM – Indonesia Audit Watch (IAW) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengambil alih pengusutan dugaan korupsi proyek reklamasi Teluk Jakarta.

Menurut Ketua Pendiri IAW Junisab Akbar, penanganan kasus ini melalui Polda Metro Jaya tidak cukup dan sebaiknya KPK segera turun tangan.

Dia mengungkapkan, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya telah memeriksa Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/BPN, Sofyan Djalil, tetapi itu tidak cukup.

“Sudah saatnya KPK mengambil alih perkara ini, apalagi KPK pernah mengungkapkan kalau penerbitan HGB Reklamasi Teluk Jakarta tersebut merupakan kebijakan yang terburu-buru,” terangnya.

Dirinya meyakini bahwa lembaga antirasuah yang dipimpin Agus Rahardjo itu sudah layak untuk mengambil langkah yang seharusnya ketimbang sekadar langkah kepolisian. Terlebih pengambilan keputusan yang diambil Menteri ATR/BPN tersebut patut dicermati.

“Dari dua hal itu kami yakin KPK sudah tidak perlu untuk diajari lagi harus bersikap bagaimana sesuai hukum. Kecuali Ketua KPK memiliki pandangan yang tidak lazim dari sisi hukum,” imbuhnya.

Mantan anggota Komisi III DPR ini mengatakan, kinerja Menteri ATR/BPN di kabinet perlu dievaluasi, menyusul terkuaknya kasus proyek reklamasi Teluk Jakarta yang kental beraroma korupsi.

Sebelumnya, KPK membuka peluang mengambil alih kasus dugaan penyimpangan proyek reklamasi yang sedang ditangani oleh Polda Metro Jaya. Dalam pengusutan itu, Polda Metro Jaya sudah melakukan pemanggilan pemeriksaan terhadap Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil.

“Penanganan kasus oleh polisi dan jaksa, memungkinkan untuk diambil alih KPK. Kalau ada persinggungan atau misal objek yang sama atau pihak yang sama, maka itu bisa dilakukan mengacu pada pasal 50 UU KPK,” terang Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di kantornya.

Menurut Febri, mengacu Pasal 50 Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) khususnya dalam ayat (3) dan ayat (4) disebutkan bahwa bilamana KPK tengah melakukan penyidikan terhadap suatu perkara dan perkara tersebut juga tengah disidik Kepolisian dan Kejaksaan, maka Kepolisian dan Kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan terhadap perkara tersebut.

Ia sendiri mengakui pihaknya memang sedang melakukan penyelidikan terkait dugaan penyimpangan di proyek reklamasi itu. Proses penyelidikan terkait kasus itu lanjut Febri, memang membutuhkan waktu cukup lama.

“KPK masih terus menangani perkara ini,” tandasnya. (MD)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d blogger menyukai ini: