Mencari Gubernur BI Baru

Oleh: Ariyo DP Irhamna, Ekonom INDEF

0 20

Tahun 2018 yang dikenal tahun politik, diawali dengan agenda pemilihan Gubernur Bank Indonesia. Gubernur BI Agus Martowardojo akan habis masa jabatan pada Mei 2018. Ini artinya, proses pemilihan akan segera berlangsung. Proses pemilihan diawali dengan nama yang diajukan oleh internal BI ke Presiden. Kemudian Presiden bisa menerima usulan internal BI atau menolak dan mengajukan calon sendiri, baik dari internal atau eksternal BI.

Beberapa hari belakangan, beberapa media online memunculkan nama-nama seperti Bambang Brodjonegoro, Chatib Basri, dan Mirza Adityaswara meski Agus Martowardojo masih bisa menjabat satu periode lagi. Padahal di kalangan ekonom, nama-nama tersebut merupakan bukan calon kuat. Sebab, ketiganya bukan orang moneter.

Sejak terpilih menjadi Gubernur BI melalui proses yang tidak terlalu mulus, meskipun merupakan calon tunggal dari Presiden SBY. Sebab saat namanya diajukan SBY saat itu sebagai calon tunggal, beragam respon negatif muncul, beberapa sebab diantaranya posisi Agus Martowardojo pada saat itu menjabat sebagai Menteri Keuangan dan sebelumnya pernah ditolak oleh DPR.

BI selama dipimpin oleh Agus Martowardojo, BI telah mengeluarkan kebijakan strategis, salah satunya BI 7-Day Repo Rate. Harapan dari penerapan kebijakan ini adalah agar BI efisien dalam mempengaruhi pasar uang, perbankan dan sektor riil. Sejak diterapkan, BI 7-Day Repo Rate sudah turun sebanyak 125 bps, namun dari data yang dicatat oleh OJK, Suku Bunga Dasar Kredit mayoritas masih dua digit artinya kebijakan ini belum efisien. Sehingga suku bunga kita masih tidak kompetitif dibandingkan negara tetangga. Tidak heran banyak pengusaha kita yang lebih memilih mengajukan kredit dari bank di negara tetangga.

Setelah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) efektif beroperasi, industri perbankan tidak lagi menjadi kewenangan BI. Sehingga BI bisa lebih fokus menjaga stabilitas moneter dan keamanan serta kelancaran sistem pembayaran. Dalam konteks moneter, tugas utama BI ialah menjaga stabilitas nilai rupiah.Maka BI perlu dipimpin oleh orang yang memiliki latar belakang moneter yang kuat tetapi juga memiliki perhatian terhadap sektor riil. Gubernur BI selanjutnya pun harus memahami kondisi dunia saat ini yang sedang berubah dengan hadirnya ekonomi digital, seperti teknologi keuangan dan mata uang digital. Oleh sebab itu, gubernur BI pun harus memiliki peduli dan mengikuti perkembangan ini.

Selain itu, figur calon Gubernur BI harus memiliki emosional yang tenang, tidak memberikan respon atau komentar dengan kata dan nada yang dapat mengganggu pasar. Sebab pasar sensitif dengan perkataan dan ekspresi gubernur bank sentral. Dalam kiasan yang biasa diungkapkan oleh para ekonom, jika seorang gubernur bank sentral “batuk” saat mengumumkan kebijakan BI, pasar bisa langsung terkoreksi sebab ada kemungkinan gubernur bank sentral tersebut ragu dengan kebijakannya.

Di sisi lain, BI juga harus mampu berkoordinasi antar regulator keuangan secara efektif dan efisien. Meskipun merupakan lembaga yang independen, namun hal tersebut bukan berarti BI tidak bisa berkoordinasi dengan pemerintah. Terakhir, gubernur BI harus memiliki jejaring internasional, netral, dan tidak gampang diintervensi kepentingan politik terutama menjelang Pemilu dan Pilpres 2019. (***)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d blogger menyukai ini: