Diperiksa Polisi, Ini Penjelasan Sofyan Djalil Soal Reklamasi Teluk Jakarta

0 250

JAKARTA, MEDIAJAKARTA.COM – Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil mengaku telah memenuhi permintaan pemeriksaan dari Polda Metro Jaya terkait kasus reklamasi Teluk Jakarta. Pemeriksaan berlangsung Senin (5/2/2018).

“Tadi penyidik Polda Metro datang ke tempat kami melakukan pemeriksaan dan juga sudah membuat BAP,” ujar Sofyan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/2/2018).

Menurut Sofyan, dalam pemeriksaan, polisi mendalami bagaimana penerbitan Hak Pengelolaan (HPL) dan Hak Guna Bangunan (HGB) di lahan reklamasi Teluk Jakarta.

“Intinya saya sudah penuhi panggilan Polda Metro Jaya. Kami mengobrol seputar terbitnya HPL, apakah ada masalah atau tidak termasuk penebitan HGB. Kita sudah jelaskan,” tambahnya.

Sofyan memamdang, pemanggilan dirinya oleh Polda Metro sebagai hal wajar, apalagi saat ini penyidik sedang menyelidiki kasus reklamasi tersebut.

“Kita hormati semuanya karena memang polisi Polda Metro sedang melakukan penyelidikan tentang masalah reklamasi. Tentu bukan saya saja yang dipanggil, banyak juga yang diperiksa. Cuma nggak tahu kalau surat panggilan saya itu bocor,” imbuhnya.

Sofyan menjelaskan, persoalan HPL yang dikeluarkan di lokasi reklamasi tersebut tidak ada masalah. Sementara untuk HGB yang dikeluarkan saat itu sempat dievaluasi dan dikoreksi.

“Sejauh yang kami ketahui, HPL tidak ada masalah sama sekali. HGB setelah dikeluarkan kita koreksi. Kan yang keluarkan pertama bahwa 100 persen itu diberikan HGB. Yaitu secara administrasi kurang tepat, kita koreksi, kembali ke Pemda DKI dan pihak pengembang. Yaitu 51,95 persen untuk komersil, 48,05 persen untuk fasum/fasos,” tandasnya.

Sebelumnya, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Adi Deriyan mengatakan, pemeriksaan Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil dilakukan untuk mengetahui seluk beluk proyek reklamasi di Teluk Jakarta.

Menurut Adi, penyidik ingin mengetahui landasan pembangunan proyek reklamasi dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang yang dipimpin Sofyan Djalil.

“Kami pengin tahu sebetulnya sejarahnya bagaimana, karena HGB (hak guna bangunan) keluar ada dasarnya, penentuan HGB yang urus pihak pemda. Pemda bersurat kepada Kementerian BPN, dikeluarkanlah HPL,” ujar Adi di Mapolda Metro Jaya, Senin (29/1/2018).

Menurut Adi, Sofyan mengetahui landasan pembangunan proyek reklamasi. Untuk itu, penyidik memerlukan keterangan Sofyan.

“Kalau beliau banyak menjelaskan kronologi peristiwa dan siapa saja orang-orang yang ikut andil di dalam proses misalnya pemeriksaan, pengukuran tanah, dan lain-lain. Nanti kalau nama-nama itu muncul, kami akan panggil,” terang Adi.

Menurut Adi, sejauh ini penyidik telah memeriksa puluhan saksi dalam kasus ini. Penyidik juga telah memeriksa saksi dari Pemprov DKI.

Polisi menyelidiki dugaan korupsi nilai jual objek pajak (NJOP) Pulau C dan D yang merupakan pulau hasil reklamasi. NJOP Pulau C dan D Rp 3,1 juta per meter persegi karena kedua pulau tersebut masih berupa lahan kosong.

Penetapan NJOP berdasarkan penilaian independen yang dilakukan Konsultan Jasa Penilai Publik (KJPP) sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Setelah penentuan NJOP pertama, NJOP tahun-tahun berikutnya barulah ditetapkan Badan Pajak dan Retribusi Daerah Jakarta karena sudah terbentuk harga pasar. (MD)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d blogger menyukai ini: