“Perwira Tinggi Polri Tak Boleh Jadi Pj Gubernur”

0 19

JAKARTA, MEDIAJAKARTA.COM – Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menilai, langkah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo yang mengusulkan dua Perwira Polri (Pati) menempati penjabat gubernur bakal menuai kontroversi. Pasalnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri, ditegaskan bahwa Polri tidak dibenarkan memiliki jabatan diluar tugas kepolisian.

Menurut Yusril, jabatan kepala daerah, tidak bersentuhan langsung dengan tugas kepolisian.

“Undang-Undang Polri menyebutkan, polisi tidak boleh merangkap jabatan diluar tugas-tugas kepolisian,” kata Yusril di Jakarta, Selasa (30/1/2018).

Yusril mengungkapkan, Polri bisa saja menduduki jabatan lain, asalkan masih berkaitan. Misalnya, institusi seperti Badan Intelijen Negara (BIN) atau BNN. Namun, mengenai jabatan kepala daerah dianggap tidak tepat.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengusulkan nama Irjen M Iriawan dan Irjen Martuani Sormin sebagai gubernur di dua daerah. Irjen M Iriawan diusulkan menjadi Pj Gubernur Jawa Barat sementara Irjen Martuani untuk Pj Gubernur Sumatra Utara.

Yusril khawatir, usulan tersebut akan membuat netralitas institusi kepolisian dipertaruhkan. “Polisi harus netral dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya di tengah-tengah masyarakat,” tandasnya. (MD)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d blogger menyukai ini: