Perhutanan Sosial Jalan Baru Mewujudkan Keadilan Sosial

0 32

JAKARTA, MEDIAJAKARTA.COM- Sebagai rangkaian akhir diskusi Environmental Outlook 2018, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) angkat tema ‘Strategi Percepatan Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial (RAPS)’.

Pada kesempatan tersebut, delapan orang narasumber menyampaikan materi mengenai RAPS sesuai dengan latar belakang masing-masing. Diantaranya yaitu Prof. Dr. San Afri Awang (Akademisi), Prof. Muchtar Efendi Harahap (Akademisi), Nur Amalia (Pokja RAPS), Siti Fikriya (SEKBER PS), Dahniar Andriani (HUMA), Gunawan Wijaya (Indonesia Light Wood Association), Dede Purwansyah (Sampan Borneo), Herman Supriyanto (Konsorsium Pendukung Sistem Hutan Kerakyatan).

“Langkah-langkah percepatannya sekarang lebih banyak pada tataran mekanistik, verifikasi, dst. Konsep yang kita susun sekarang mengenai Perhutanan Sosial yaitu sasaran akhirnya adalah untuk mengatasi kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan,” ujar Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya kemarin.

Lebih jauh Menteri Siti menjelaskan bahwa indikatornya adalah gross margin yang diterima oleh petani per KK yaitu Rp. 2 sampai Rp. 2,4 juta, penyerapan tenaga kerja, dan pertumbuhan ekonomi wilayah. Untuk mewujudkan hal tersebut, yang menjadi instrumennya yaitu akses kawasan berupa perizinan dan kemitraan, pembinaan kelompok tani/masyarakat, investasi, serta akses fasilitasi pendampingan berupa bibit, kredit.

Menteri Siti Nurbaya menyampaikan bahwa target 12,7 juta Ha program Perhutanan Sosial, dari usulan semula 30 juta Ha, merupakan target untuk mencapai keadilan. “Apabila hitungan 12,7 juta Ha tercapai, maka jumlah tersebut merupakan 31% dari total konfigurasi hutan. Hingga Januari, sudah 1,4 juta ha atau kira-kira 7% dari konfigurasi keseluruhan hutan,” tuturnya.

Menteri Siti Nurbaya juga menyampaikan pentingnya pembinaan dan pendampingan ekonomi lokal dan domestik dalam program Perhutanan Sosial.

“Kemitraan tidak mudah dalam implementasinya. Dari 70 lokasi, 26 spot memerlukan pendampingan yg cukup panjang. Ada 8 tahun, 7, 10 tahun pendampingan. Dengan arahan Bapak Presiden dan Kemenko Perekonomian terdapat konsep yang seperti ini yang terkait dengan lahan, pemberdayaan, SDM, dan lain-lain”, jelas Siti Nurbaya.

Disampaikan Siti Nurbaya, saat ini proses pendampingan telah berjalan dengan cukup optimal, sebesar 210 Ha per bulan, sedangkan indikator lainnya adalah penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi. Terkait hal ini, Siti Nurbaya menekankan perlunya percepatan Gerakan Nasional yang didukung dengan kebijakan.

Dari hasil diskusi dan paparan narasumber, dihasilkan sejumlah rekomendasi upaya percepatan pencapaian target Perhutanan Sosial. Diantaranya perlu disusun instrumen kebijakan perencanaan dan penganggaran percepatan perhutanan sosial yang dianggarkan melalui APBD Provinsi.

Disamping itu, perlu ada dorongan instrumen fiskal daerah sebagai sumber pendanaan bagi pemerintah provinsi untuk melaksanakan kegiatan perhutanan sosial yang dilaksanakan pemerintah provinsi hingga ke daerah kabupaten/kota. Pemerintah juga perlu memperluas cakupan penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) sub bidang kehutanan untuk penyediaan fasilitas kegiatan pendampingan dan pengembangan perhutanan sosial.

Selain itu, Perhutanan Sosial dapat bersinergi dengan program dan kegiatan di K/L terkait lainnya sehingga pendanaan dan implementasinya bisa dipercepat. Begitu juga dengan pemerintahan desa yang di danai melalui Dana Desa (DD) untuk kebutuhan memfasilitasi penyiapan areal dan pengembangan hutan desa.

Dan yang tidak kalah penting yaitu mengoptimalkan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan dalam kegiatan Perhutanan Sosial, mulai dari penyiapan, proses izin hingga pasca izin, serta akses pembiayaan dan akses pasar.

Sebagaimana disampaikan Prof Muchtar Effendy Harahap, bahwa Perhutanan Sosial memiliki 5 values (nilai), yaitu pertama pemanfaatan untuk kesejahteraan, apakah itu hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu, dan jasa lingkungan; partisipasi masyarakat; Respect to ecology and function of nature (respek terhadap ekologi dan fungsi alam); konservasi dan perlindungan hutan, suksesi, serta keseimbangan; serta kesadaran untuk preservasi, restorasi dan rehabilitasi.

Tidak lupa dalam kesempatan ini, Menteri Siti Nurbaya juga menyampaikan apresiasinya kepada para aktivis yang telah mendukung program Perhutanan Sosial.

“Selamat kepada aktivis yang telah berjuang cukup lama.  Yang paling penting, terang pada anda dan terang pada kita, juga evaluasi dari luar dan perspektif berikutnya catatan dari publik. Terimakasih kepada narasumber, jurnalis, dan semua yang hadir dalam diskusi ini”, pungkas Siti Nurbaya. (Wan)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d blogger menyukai ini: