BPN Diminta Batalkan Sertifikat HGB 3 Pulau Reklamasi Teluk Jakarta

0 177

JAKARTA, MEDIAJAKARTA.COM – Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia, Sofyan Djalil diminta untuk membatalkan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) tiga pulau reklamasi Teluk Jakarta, masing-masing Pulau C, D, dan G.

Permintaan pembatalan itu tertuang melalui surat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bernomor : 2373/-1.794.2, tertanggal 29 Desember 2017.

“Surat pak gubernur itu sudah dikirim kepada Kepala BPN RI dan kami masih menunggu jawaban,” terang Kepala Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta Yayan Yuhanah, di Jakarta, Selasa (9/1/2018).

Surat permintaan gubernur DKI Anies Baswedan tersebut saat ini sudah beredar luas ke publik. Dalam surat itu Anies mengatakan sehubungan dengan penarikan dua raperda tentang reklamasi Pantai Utara Jakarta, Pemprov DKI telah menarik surat-surat yang dapat melegalkan penerbitan sertifikat HGB tiga pulau tersebut.

“Pemprov DKI menarik seluruh surat-surat terkait dengan dan/atau berdampak pada penerbitan HGB kepada pihak ketiga atas seluruh pulau-pulau hasil reklamasi Pantai Utara Jakarta,” demikian kutipan salah satu poin dalam surat Anies.

“Meminta kepada BPN RI untuk tidak menerbitkan dan/atau membatalkan segala HGB untuk Pihak Ketiga atas pulau hasil reklamasi antara lain Pulau C, Pulau D, dan Pulau G,” begitu bunyi petikan poin berikutnya dalam surat permintaan Anies.

BPN Jakarta Utara sebelumnya telah menerbitkan sertifikat HGN untuk Pulau D yang merupakan pulau hasil reklamasi PT Kapuk Naga Indah. Sertifikat tersebut diterbitkan pada 24 Agustus 2017.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan, pihaknya sudah menarik dua Raperda reklamasi pantai utara Jakarta dari program legislasi daerah (prolegda) 2018. Pemrov DKI akan mengkaji secara menyeluruh dampak dari reklamasi itu, baik dari aspek sosial, ekonomi, lingkungan, maupun aspek tenaga kerja.

Dua Raperda yang dimaksud masing-masing Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta dan Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

“Dua Raperda itu sudah kita tarik dan saat ini sedang dikaji dan ditelaah oleh stakeholder yang berkepentingan baik dari kalangan akademisi, aktivis lingkungan, pelaku usaha maupun para pihaklainnya. Intinya, Pemrov ingin mengukur dan menganalisis sejauhmana dampak ekonomi, lingkungan, sosial, lapangan pekerjaan dari reklamasi itu,” kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno, di Jakarta Sabtu (6/1/2018) lalu.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta didesak segera membongkar seluruh bangunan yang berdiri di Pulau D Reklamasi Teluk Jakarta. Pasalnya, seluruh bangunan di pulau itu berstatus liar alias illegal karena PT Kapuk Naga Indah (KNI) sebagai pengembang yang mendirikan bangunan, tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

“Seluruh bangunan di Pulau D Reklamasi Teluk Jakarta harusnya sudah dibongkar oleh Pemrov DKI karena statusnya liar,” tegas anggota Ombudsman RI, Alamsyah, di Jakarta, Rabu (3/1/2018).

Menurut dia, jika pembongkaran tidak dilakukan, maka Pemrov bisa dikategorikan melakukan mal administrasi.

“Mal administrasinya bisa dikenakan kepada Pemrov karena melakukan pembiaran, bukan kepada pengembang. Bangunan-bangunan di pulau D Itu harusnya sudah dirobohkan,” tandasnya.

Alamsyah mengungkapkan, jika Pemrov tidak melakukan tindakan itu, maka pernyataan mal administrasi nantinya akan muncul dalam hasil laporan Ombudsman RI atas penyelidikan mal administrasi proyek reklamasi. (MD)

Leave A Reply

Your email address will not be published.