Pilkada, Ulama dan SARA

Oleh: Dr. Edy Purwo Saputro, MSi., Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Solo

0 61

Tahun politik dalam pilkada serentak 2018 dan pilpres 2019 tidak bisa lepas dari fakta ancaman intrik sosial politik, termasuk juga politik uang dan isu SARA. Terkait hal ini, maka Kantor Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerjasama Antar Agama dan Peradaban berkepentingan mereduksi semua ancaman tersebut melalui Musyawarah Besar Pemuka Agama untuk Kerukunan Agama pada 8 – 10 Januari 2018 di Gedung MPR, Senayan, Jakarta. Argumen yang mendasari adalah tuntutan untuk menjaga dan mewujudkan kerukunan antar umat beragama secara berkelanjutan.

Komitmen terhadap pencapaian itu tidak terlepas dari kasus pilkada di Jakarta kemarin yang berdampak sistemik terhadap munculnya berbagai ujaran kebencian termasuk juga terbongkarnya saracen yang menebar isu SARA dan kebencian terhadap individu. Oleh karena itu, beralasan jika akhirnya muncul harapan agar kasus serupa tidak terulang di Pilkada serentak 2018, terus berlanjut di pilpres 2019. Betapa tidak, ancaman intrik itu sangat berat, terutama imbasnya terhadap geliat ekonomi bisnis dan sosial politik. Jika dari kasus pilkada Jakarta saja ternyata memicu aksi massa dalam gelombang cukup besar, maka jika nanti pilkada serentak direcoki dengan isu SARA maka bukannya tidak mungkin dampaknya akan terasa lebih luas.

Mereduksi

Fakta semakin memanasnya iklim sospol sebenarnya sudah terasa ketika masing-masing kandidat yang akan bertarung di pilkada serentak 2018 mulai merebut dukungan suara dari parpol, sementara di sisi lain parpol juga berkepentingan untuk melakukan hitungan dan kalkulasi terhadap potensi kemenangan calonnya. Hal ini tidak bisa terlepas dari tuntutan pemenangan di pilpres 2019. Artinya, pilkada serentak menjadi test case bagi pertarungan yang lebih bergengsi yaitu pilpres 2019. Oleh karena itu, parpol dan para koalisinya memetakan berbagai strategi dan kemungkinan pemenangan dari kandidat yang terbaik. Fakta ini memberikan gambaran betapa pesta demokrasi tidak ubahnya menjadi ajang pertarungan untuk mempertahankan kekuasaan dan legitimasi kekuatan parpol pada daerah pemilihan tertentu.

Hipotesa tentang legitimasi kekuatan tersebut maka Jawa masih menjadi sangat penting bagi parpol untuk meraih kemenangan karena parpol yang sukses mendulang suara di Jawa maka potensi terbesar untuk menang di pilpres semakin besar. Oleh karena itu, wajar jika partai gurem juga memasang strategi untuk berkoalisi dengan partai lainnya yang sekiranya bisa mendulang suara demi kemenangan pilkada serentak dan pilpres di tahun 2019. Dari realitas ini maka saling sikut dan saling rebut kandidat yang maju di pilkada serentak semakin seru. Bahkan ada juga yang kemudian mencabut dukungannya untuk dialihkan ke kandidat lain seperti kasus di Jawa Barat. Meskipun dalihnya adalah dinamisasi politik, namun publik juga mengetahui bahwa kalkulasi pemenangan adalah yang utama. Jadi, bukan sekedar siapa petahana dan pesaingnya, tapi juga bagaimana bisa menang mutlak, meski disadari bahwa hal ini semakin sulit direalisasikan.

Komitmen untuk mencapai pemenangan itu, maka bukan tidak mungkin berbagai cara dilakukan, termasuk yang paling klasik adalah jualan isu SARA dan politik uang lewat serangan fajar menjelang hari pencoblosan. Oleh karena itu, beralasan jika keterlibatan para ulama dan tokoh agama menjadi penting, setidaknya untuk saling mengingatkan agar pesta demokrasi bukan justru menjadi ajang saling benci dengan menebar beragam isu SARA dan ujaran kebencian kepada seseorang, terutama kandidat yang akan maju di pilkada serentak 2018. Membangun kesadaran kolektif ini sebenarnya telah dilakukan secara berkelanjutan, termasuk juga komitmen pemerintah membentuk Badan Siber dan Sandi Negara untuk mereduksi terjadinya sebaran hoak, kebencian dan isu SARA.

Harapan jangka panjang dari pelaksanaan Musyawarah Besar Pemuka Agama adalah untuk membangun kebersamaan ditengah pluralisme dan kebhinekaan yang terjadi di Indonesia. Betapa tidak republik ini memang dibangun dengan pondasi pluralisme sejak kemerdekaan dan ke depan tentu pluralisme ini harus dijaga. Artinya, pesta demokrasi jangan menjadi riak pemecah belah pluralisme yang ada di republik ini. Dalih politik identitas tidak selayaknya menjadi bumerang terhadap retaknya dan rusaknya marwah kedaulatan dan demokrasi di republik ini. Oleh karena itu, keterlibatan para ulama dan tokoh lintas agama menjadi sangat penting, setidaknya bukan hanya di pesta demokrasi 5 tahunan saja, tapi harus berkelanjutan.

Kepentingan

Konflik antar etnis yang pernah beberapa kali terjadi di republik ini seharusnya mampu menjadi proses pembelajaran betapa hidup berdampingan adalah harmoni dalam aspek ritme kehidupan. Oleh karena itu, tidak ada salahnya mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa diatas segalanya, termasuk juga agenda 5 tahunan yang dijabarkan di tahun politik melalui pilkada serentak 2018 dan pilpres 2019. Pemahaman ini secara tidak langsung menengaskan bahwa Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika harus kembali dimaknai sebagai semangat pemersatu kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga apa yang terjadi dengan tahun politik tidak menyurutkan harmoni kehidupa sosial politik di semua tingkatan, baik di perkotaan atau di perdesaan, baik dari kelompok berpendidikan tinggi atau level pendidikan dasar – menengah.

Terlepas dari berbagai potensi konflik yang ada, pastinya tidak ada alasan lagi untuk mengoyak stabilitas sospol di republik ini hanya dengan pilkada serentak dan pilpres. Cukup sudah kasus yang terjadi di pilkada Jakarta dengan ujaran kebencian sehingga Ahok gagal maju di pilkada. Apa yang terjadi dengan pilkada Jakarta memberikan nilai penting tentang arti menang dalam pesta demokrasi bahwa kemenangan bukan sekedar mengalahkan lawan dalam pertarungan pesta demokrasi melalui perolehan suara yang terbanyak, tapi kemenangan adalah bagaimana merangkul semua lapisan masyarakat untuk terus membangun daerah dengan siapapun pejabat publik yang memimpinnya. Ini harus menjadi tantangan dan komitmen bersama agar ke depan pesta demokrasi bukan justru menjadi batu sandungan yang merusak urat nadi kehidupan sosial politik, tapi justru menjadi perekat dalam harmoni kehidupan sosial politik secara berkelanjutan.

Belajar bijak dari menang kalah pilkada serentak tahun 2017, maka pemerintah melalui instansi terkait dan juga KPU – KPUD serta tokoh masyarakat – ulama harus memetakan semua potensi ancaman dari pelaksanaan pilkada serentak. Hal ini menjadi penting jika dikaitkan dengan urgensi pembangunan nasional untuk peningkatan kesejahteraan dan bukan justru hajatan 5 tahunan menjadi sarana untuk melanggengkan kekuasaan dan dinasti tertentu di daerah. Selain itu, jangan sampai pilkada serentak 2018 menjadi awal dari semakin banyaknya kepala daerah yang terjerat OTT KPK. Meski modal bertarung di pilkada serentak cukup mahal dan diduga menjadi pemicu maraknya korupsi kepala daerah, tetapi bukan berarti kemudian itu menjadi pembenar. Jika korupsi kepala daerah terus terjadi maka jangan harap simpati publik akan meningkat dalam pencoblosan di hari H pelaksanaan pilkada serentak. ***

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d blogger menyukai ini: