‘Jika Airlangga di Reshuffle, Pasti Gaduh’

0 60

JAKARTA, MEDIAJAKARTA.COM – Presiden Jokowi dipastikan tidak akan mereshuffle Airlangga Hartato dari posisinya sebagai Menteri Perindustrian. Sebab, jika reshuffle dilakukan, bisa dipastikan akan terjadi kegaduhan politik di tubuh partai golkar. Peneliti dari The Center for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes mengungkapkan hal itu diforum diskusi bertajuk “Perlukah Airlangga Mundur” di Jakarta, Sabtu (6/1/2018) akhir pekan kemarin.

Menurut Arya, presiden Jokowi besar kemungkinan tidak akan memilih opsi itu, apalagi setelah Airlangga ditetapkan menjadi Ketua Umum Golkar.

“Presiden Jokowi sangat menghindari kegaduhan, apalagi kalau berkaca dari dua reshuffle sebelumnya, dimana terjadi kegaduhan politik. Jokowi sangat paham, kalau pergantian menteri dilakukan sudah pasti akan terjadi gejolak ditubuh partai,” terang dia.

Dari analisa itu kata dia, opsi presiden Jokowi akan lebih condong mempertahankan posisi Airlangga Hartarto sebagai menteri, apalagi saat ini sudah memasuki tahun politik.

“Perlu diingat, dalam kurun waktu kurang dari setahun, tahapan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019-2014 sudah akan dimulai. Jadi saya rasa akan sulit bagi presiden memilih opsi reshuffle. Namun demikian, presiden punya hak prerogatif,” terangnya.

Sementara itu, Peneliti dari Saiful Mujani Research Consulting (SMRC), Sirojudin Abbas memandang, perombakan menteri berpotensi merusak hubungan Jokowi dengan Golkar.

“Jika perombakan kabinet terjadi dan posisi Airlangga bergeser, ini saya kira akan merusak hubungan Jokowi dengan Golkar karena ada kebutuhan Jokowi untuk tetap melindungi ‘leverage’ politik Airlangga di Golkar,” terangnya.

Presiden Jokowi kata dia, akan sulit untuk memilih opsi menggeser Airlangga, apalagi menjelang Pilpres 2019, dukungan Golkar sangat dibutuhkan.

Ketua DPP Partai Golkar Happy Bone Zulkarnain mengatakan posisi Menteri Perindustrian Airlangga Hartato yang kini merangkap jabatan sebagai Ketua Umum Partai Golkar tidak akan memengaruhi kinerja kedua bidang tersebut.

“Pak ketum (Airlangga) sudah mempersiapkan tim solid dan profesional baik di Kementerian Perindustrian maupun Golkar agar tidak memanfaatkan jabatan untuk kepentingan politik,” terang Happy.

Menurut dia, interval waktu pemerintahan Kabinet Kerja sudah tidak banyak lagi, apalagi menjelang tahapan Pilpres 2019 pada Agustus dan September mendatang, sehingga posisi Airlangga dalam dua jabatan tidak perlu diperdebatkan.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mendapat sorotan dari berbagai kalangan menyusul atas posisi Airlangga Hartarto yang rangkap jabatan.

Politisi Partai Gerindra Fadli Zon menilai, Jokowi tidak konsisten dengan aturan yang dibuat jika tak segera mengganti Airlangga karena telah menjadi Ketum Golkar.

“Presiden punya hak prerogatif, tapi kalau tidak dilakukan pergantian, ya artinya menelan ludah sendiri,” kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (22/12).

Fadli mengaku mendukung aturan Jokowi soal larangan menterinya rangkap jabatan di struktur partai. Aturan itu bisa menghindari adanya konflik kepentingan.

“Presiden sendiri yang mengatakan agar fokus dan menurut saya itu bagus. Artinya kalau rangkap jabatan nanti ada moral hazard, konflik kepentingan lagi,” tegasnya.

Wakil Ketua DPR ini berjanji akan memantau terus langkah Jokowi terhadap posisi Airlangga di Kabinet Kerja. Tak hanya Airlangga, keputusan yang sama juga harus diambil terhadap Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa yang memutuskan maju sebagai calon gubernur di Pilkada Jawa Timur.

“Apakah merangkap atau tidak kita lihat aja langkahnya presiden seperti apa, karena usernya kan presiden,”tandasnya.

Presiden Joko Widodo sendiri pernah menegaskan bahwa para menterinya dilarang rangkap jabatan di partai politik.

“Satu jabatan saja belum tentu berhasil, apalagi dua,” ujar Jokowi pada 26 Agustus 2014 lalu.
Sejak saat itu, tak ada satupun di kabinet Jokowi yang punya jabatan penting di partai politik hingga kini. Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai tak masalah Airlangga rangkap jabatan menteri dan ketum partai politik.(MD)

Leave A Reply

Your email address will not be published.