Sosiolog : Anies-Sandi Tidak Ingin ‘Karma Reformasi’ Terjadi di DKI

0 1.305

JAKARTA, MEDIAJAKARTA.COM – Langkah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno membentuk Komite Pencegahan Korupsi (KPK) di DKI Jakarta, disambut positif. Langkah itu dinilai sebagai sebuah terobosan hebat untuk mencegah praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) berkembang biak di Jakarta.

Sosiolog Musni Umar memandang, terobosan Anies dan Sandi ini harus diapresiasi. “Pemrov DKI sedang menunjukkan kesungguhannya mencegah KKN. Anies-Sandi tidak ingin ‘Karma Reformasi’ terjadi dilingkup DKI,” terang Musni, diJakarta, Kamis (4/1/2018).

Musni pun mengisahkan peristiwa tahun 1998, saat rezim Soeharto berakhir. Ketika itu kata dia, salah satu isu sentral untuk melengserkan Presiden Soeharto, ialah isu KKN.

“Akan tetapi setelah Soeharto lengser, Orde Reformasi yang menggantikan Orde Baru, ternyata mengamalkan KKN dan bahkan lebih ganas,” ujarnya.

Musni mengungkapkan, bangsa Indonesia saat ini boleh dibilang sedang mengalami “Karma Reformasi’.  “Kita melengserkan Pak Harto dengan isu KKN, tetapi dalam kenyataannya, negara kita sekarang mengamalkan KKN lebih dahsyat,” ujarnya.

Karena itu kata Musni, terobosan Anies-Sandi membentuk KPK di DKI harus diapresiasi, apalagi lembaga tersebut dipimpin oleh Bambang Widjojanto dan para tokoh yang sudah dikenal publik secara luas, memiliki kredibilitas dan integritas, dan dikenal tidak pernah terlibat nepotisme apalagi kolusi dan korupsi.

“Langkah Anies-Sandi ini kita dukung agar Komite Pencegahan Korupsi ini berhasil, karena walaupun income pejabat dan karyawan DKI sudah cukup besar seperti pegawai Satpol PP, tamatan SMA, take home pay bisa mencapai sekitar Rp 15 juta, akan tetapi potensi korupsi terbuka lebar karena Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) DKI sangat besar mencapai Rp 77 triliun,” jelasnya.

Musni juga menilai, pembentukan Komite PK di provinsi DKI dapat dimaknai bahwa Gubernur Anies dan Wagub Sandi tidak ingin mengalami “karma reformasi”.

“Kelihatannya, kedua pemimpin DKI ini ingin mewujudkan pepatah yang mengatakan “Lebih baik mencegah daripada mengobati”. Lebih baik mencegah korupsi daripada memberantas korupsi,” tandasnya. (MD)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d blogger menyukai ini: