Negara Terjerat Utang, Fadli Zon Kritisi Rezim Berkuasa

0 96

JAKARTA, MEDIAJAKARTA.COM – Politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Fadli Zon mengkritisi langkah pemerintah yang terus bergantung pada utang luar negeri.

Fadli memandang, pembangunan yang bergantung pada utang sudah menyimpang dari doktrin Trisakti Bung Karno ‘ berdikari secara ekonomi’. Padahal, doktrin itu selalu dikutip oleh rezim yang berkuasa saat ini.

“Ini kan semacam paradoks. Bagaimana bangsa ini akan mandiri secara ekonomi kalau utang membuat Indonesia semakin bergantung dan terjerat. Disisi lain, utang luar negeri ini juga harus dilihat sebagai bahaya imperialisme,” terang Fadli melalui keterangan tertulisnya, di Jakarta, Kamis (4/1/2018).

“Pada tahun 2014, posisi utang kita masih di angka Rp 2.604,93 triliun. Akhir 2017, jumlah utang kita telah berada di angka Rp 3.928,7 triliun. Jadi, selama tiga tahun pemerintahan Pak Jokowi, utang kita telah bertambah Rp 1.324 triliun. Jika dihitung dengan nilai PDB Indonesia sebesar Rp 12.407 triliun, maka rasio utang pemerintah pusat hingga November 2017 ini sekitar 28,9 persen dari PDB,” papar Wakil Ketua DPR RI ini.

Menurutnya, pemerintah harus mengurangi agresivitas dalam berutang. Ukuran yang sehat untuk menilai normalitas utang bukanlah rasionya terhadap PDB, tapi bagaimana kemampuan negara dalam membayar, serta apa dampak utang bagi perbaikan kesejahteraan masyarakat.

Kemampuan membayar utang bisa dilihat dari angka keseimbangan primer. Dalam buku teks ekonomi kata Fadli, keseimbangan primer adalah jumlah pendapatan negara dikurangi jumlah pengeluaran negara di luar pembayaran cicilan utang.

“Jika keseimbangan primer negatif, bisa dipastikan bahwa pemerintah harus membayar cicilan utang dengan menarik utang baru. Sepanjang tiga tahun pemerintahan Jokowi, keseimbangan primer kita selalu defisit. Padahal, pada periode 2004 hingga 2011, keseimbangan primer kita sebenarnya selalu surplus,”jelasnya.

Fadli menilai pemerintah juga sepertinya mengabaikan soal waktu jatuh tempo (debt maturity) yang sebenarnya makin menekan Indonesia.

Pada tahun 2015 tambah Fadli, pembayaran kewajiban utang Pemerintah mencapai Rp 155 triliun, lalu Pada tahun 2016 dan 2017, angkanya berubah menjadi Rp 191,2 triliun dan Rp 219 triliun. Menurut Kementerian Keuangan, pada 2018 utang jatuh tempo mencapai Rp 390 triliun, dan pada tahun 2019 angkanya menyentuh Rp 420 triliun.

“Besar sekali angkanya. Bukti bahwa pembayaran utang beserta bunganya ini telah menekan APBN kita bisa dilihat pada tahun 2017 kemarin, dimana untuk pertama kalinya dalam sejarah belanja subsidi pemerintah lebih kecil jika dibandingkan pembayaran kewajiban utang pada tahun yang sama. Ini menurut saya sangat ironis,” tegas Fadli.

Fadli menilai, pemerintah cenderung menerapkan strategi ‘front loading’ dalam berutang, alias berutang banyak lebih dulu meskipun kebutuhannya belum didefinisikan.

Cara ini dianggap pemerintah lebih murah untuk mendapatkan ‘cash flow’. Namun, risikonya pertumbuhan jumlah utang Indonesia jadi mengalami akselerasi.

“Ke depan, kita harus mengontrol perilaku pemerintah dalam berutang ini. Itu sebabnya saya sering mengatakan hanya program yang berimplikasi langsung terhadap kesejahteraan rakyat saja yang mestinya jadi prioritas pemerintah. Anggaran infrastruktur yang tidak perlu sebaiknya segera direvisi. Jangan sampai anggaran publik kita kedepannya digerogoti untuk membayar utang, bukannya untuk meningkatkan ekonomi rakyat,” tandasnya. (MD)

Leave A Reply

Your email address will not be published.