‘Berstatus Liar, Bangunan di Pulau D harus Dibongkar’

0 4.170

JAKARTA, MEDIAJAKARTA.COM – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta didesak segera membongkar seluruh bangunan yang berdiri di Pulau D Reklamasi Teluk Jakarta. Pasalnya, seluruh bangunan di pulau itu berstatus liar alias illegal karena PT Kapuk Naga Indah (KNI) sebagai pengembang yang mendirikan bangunan, tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

“Seluruh bangunan di Pulau D Reklamasi Teluk Jakarta harusnya sudah dibongkar oleh Pemrov DKI karena statusnya liar,” tegas anggota Ombudsman RI, Alamsyah, di Jakarta, Rabu (3/1/2018).

Menurut dia, jika pembongkaran tidak dilakukan, maka Pemrov bisa dikategorikan melakukan mal administrasi.

“Mal administrasinya bisa dikenakan kepada Pemrov karena melakukan pembiaran, bukan kepada pengembang. Bangunan-bangunan di pulau D Itu harusnya sudah dirobohkan,” tandasnya.

Alamsyah mengungkapkan, jika Pemrov tidak melakukan tindakan itu, maka pernyataan mal administrasi nantinya akan muncul dalam hasil laporan Ombudsman RI atas penyelidikan mal administrasi proyek reklamasi.

Sebenarnya, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang DKI Jakarta sudah pernah mengeluarkan Surat Perintah Bongkar bangunan yang berdiri di atas Pulau D kepada PT KNI pada 2016. Surat tersebut meminta PT KNI membongkar sendiri bangunan-bangunannya, namun hingga kini tidak ditindaklanjuti.

“Pengembang belum melakukan pembongkaran. Mereka masih meminta kepada Pemprov DKI akan menunggu keluarnya Rancangan Peraturan Daerah Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta, yang menjadi dasar hukum bangunan itu. Jadi kita tunggu, karena Raperda tersebut sampai saat ini masih dalam kajian Pemprov DKI,” terang Benny.

Menurut Benny, sejak pulau tersebut mendapat sanksi administratif berupa moratorium pada Mei 2016 sampai Oktober 2017, Dinas Tata Ruang tidak bertanggungjawab pada pengawasan di sana dan tanggungjawab itu ada ditangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan karena Kementerian LHK yang melakukan penyegelan.

Nanti setelah Kementerian Koordinator Kemaritiman mencabut moratorium pada Oktober 2017 kata Benny, maka pengawasan bangunan di Pulau D beralih ke Pemprov DKI.

“Disana itu (Pulau D) tidak ada lagi aktivitas pembangunan oleh pengembang. Memang ada perbaikan-perbaikan berupa perapihan bangunan, tapi tidak ada bangunan baru,” terang Benny.

Benny mengaku pihaknya masih menunggu Raperda Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta. “Kalau Raperda menyebut bahwa bangunan di sana tidak sesuai peruntukan, maka kami akan bongkar paksa. Sebaliknya, kalau sudah sesuai aturan, maka pengembang harus membayar denda karena sudah mendirikan bangunan tanpa izin,” tandasnya. (MD)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d blogger menyukai ini: