‘Pekerja Lokal di PHK, Pekerja Asing Justru Dimuliakan’

1 644

JAKARTA, MEDIAJAKARTA.COM – Kinerja Pemerintahan Jokowi – JK menuai sorotan keras dari kalangan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). Pasalnya, pemerintah dinilai gagal menyejahterakan kaum buruh dalam negeri. Sebaliknya, pemerintah justru lebih ‘memuliakan’ tenaga kerja asing.

“Evaluasi kami, sepanjang tahun 2017 pemerintah masih gagal mewujudkan janjinya untuk menyejahterakan kaum buruh di tanah air,” terang Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal melalui keterangan tertulisnya, Selasa (2/1/2018).

Menurut Said Iqbal, sepanjang tahun 2017 telah terjadi PHK dimana-mana. Data KSPI menyebutkan, hingga pertengahan tahun 2017 sudah lebih dari 50 ribu orang pekerja di PHK.

“PHK terjadi utamanya di industri ritel. Seperti yang terjadi pada pekerja di 7-Eleven,” terangnya.
KSPI juga kata dia, sudah memproyeksi PHK serupa akan terjadi industri ritel lainnya seperti Hypermart, Ramayana, Hero, Giant, Tiptop, dan beberapa industri yang lainnya dengan cara menutup beberapa gerai di satu daerah tapi dipindahkan ke daerah lain hanya dibentuk satu gerai.

Tak hanya ritel, industri pertambangan dan perminyakan serta farmasi juga melaporkan adanya PHK besar-besaran. Kasus yang mencuat adalah PHK yang terjadi di PT Freeport Indonesia dan PT Smelting.

Iqbal mengungkapkan, PHK gelombang pertama sudah terjadi pada akhir tahun 2015. Ini dialami puluhan buruh sektor tekstil dan garmen.

Gelombang kedua terjadi pada kurun waktu Januari hingga April 2016, dimana terjadi pada industri elektronik dan otomotif. Di industri elektronik, PHK terjadi di PT Tosiha, PT Panasonic, PT Philips, PT Shamoin, PT DMC dan PT. Ohsung.

Pengurangan kayawan di industri otomotif terjadi pada industri sepeda motor dan roda empat serta turunannya, seperti PT. Yamaha, PT Astra Honda Motor, PT Hino, PT AWP, PT Aishin, PT Mushashi, dan PT Sunstar.

Menurut Iqbal, PHK gelombang satu hingga tiga, penyebabnya adalah daya beli yang menurun akibat upah murah melalui penerapan PP 78/2015.

“Sudah sangat jelas, bahwa kebijakan ekonomi tidak bisa mengangkat daya beli, tetapi hanya membuka ruang kemudahan untuk berinvestasi. Tidak diiringi dengan kebijakan peningkatan daya beli. Maka yang terjadi adalah penurunan konsumsi, itulah yang menyebankan terjadinya PHK besar-besaran pada sektor ritel,” beber Said Iqbal.

Ironisnya kata Iqbal, dilain pihak tenaga kerja asing (TKA) justru merajalela. Disaat daya beli turun, gelombang PHK terjadi dimana-mana, TKA seperti dimuliakan bahkan diberi karpet merah untuk bekerja di negeri ini. Akibatnya para pekerja Indonesia seperti tersisihkan.

”Ini kan aneh. Lapangan pekerjaan yang semestinya bisa menyerap tenaga kerja dalam negeri, justru tidak tercipta,” ujarnya.

Untuk memenuhi kebutuhan industri pada 2018, tiga kementerian bekerja sama membangun tenaga kerja unggulan melalui bidang pendidikan.

Ketiga kementerian itu antara lain, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti).

Sekretaris Jenderal Kemnaker, Herry Sudarmanto mengatakan, ketiga kementerian ini harus menjalin hubungan yang sinergis untuk menciptakan bibit tenaga kerja unggul.

“Kemenaker terus menyesuaikan diri dengan kebutuhan tenaga kerja di berbagai sektor, seperti kerja sama ini yang akan dilanjutkan pada tahun depan demi mencetak tenaga kerja yang mumpuni,” kata Herry di kantornya, Jumat (29/12/2017).

Pendidikan dan pelatihan untuk program tersebut tersedia pada tiga jalur, yaitu melalui lembaga pendidikan, lembaga pelatihan, dan pengembangan karir. Untuk lembaga pendidikan, Kemenaker telah mendirikan Politeknik Ketenagakerjaan di Bekasi.

Politeknik Ketenagakerjaan memiliki tiga program studi, yakni D4 Program Studi Keselamatan dan Kesehatan Kerja, D4 Program Studi Relasi Industri, dan D3 Program Studi Manajemen Sumber Daya Manusia.

“Pada tahun ajaran 2017/2018, institusi pendidikan tersebut memiliki 90 mahasiswa yang siap menjadi SDM kompeten atau tenaga kerja unggul,” terang Herry.

Kemenaker telah menyiapkan tiga kompetensi untuk melahirkan tenaga kerja unggul di 2018, yaitu kompetensi sosial, spiritual, dan teknis. Terkait kompetensi sosial, calon tenaga kerja dipersiapkan untuk dapat berkomunikasi, berkoordinasi dan bekerja sama dengan orang lain.

Dilain pihak, Hery juga menegaskan bahwa angka pengangguran terus menurun drastis. Dari 5,61 persen dari penduduk indonesia pada tahun 2016, menjadi 5,5 persen pada tahun 2017.

Dalam hal penyediaan tenaga kerja pemerintah juga telah melakukan berbagai upaya. Hery menyebut, dari target penyediaan 2 juta lapangan kerja, pemerintah telah berhasil menempatkan 2.632.676 orang Tenaga Kerja.

“Penempatan TKI sektor formal yang ditargetkan 131.666 terealisasi sebanyak 110.924 orang ,” terangnya. (MD)

  1. mikail says

    partai wong cilik?

Leave A Reply

Your email address will not be published.