Tahun 2017, KPK Pecahkan Rekor OTT

Pukat UGM Desak KPK Tuntaskan Kasus Mangkrak

1 64

JAKARTA, MEDIAJAKARTA.COM- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memecahkan rekor Operasi Tangkap Tangan (OTT) sepanjang sejarah berdirinya lembaga anti. Pasalnya, sepanjang 2017 jumlah OTT tercatat paling tinggi sejak lembaga anti rasuah itu berdiri sejak tahun 2003.

“Jumlah kasus tangkap tangan di tahun 2017 ini telah melampaui tahun sebelumnya dan merupakan terbanyak sepanjang sejarah KPK berdiri,” beber Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan di gedung KPK Jakarta, Rabu (27/12/2017).

Basaria menjelaskan, dari 19 kasus OTT, KPK telah menetapkan 72 orang sebagai tersangka dengan beragam latar belakang, mulai dari aparat penegak hukum, anggota legislatif hingga kepala daerah.

“Jumlah tersebut belum termasuk tersangka yang ditetapkan kemudian, dari hasil pengembangan perkara,” terangnya.

Secara keseluruhan, pada 2017 KPK melakukan 114 kegiatan penyelidikan, 118 penyidikan, dan 94 kegiatan penuntutan, baik kasus baru maupun sisa penanganan perkara pada tahun sebelumnya. Selain itu juga melakukan eksekusi terhadap 76 putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

“Kalau berdasarkan dari jenis perkara, tindak pidana korupsi yang paling banyak terjadi adalah penyuapan dengan 93 perkara, diikuti pengadaan barang/jasa sebanyak 15 perkara, serta TPPU sebanyak lima perkara,” ujarnya.

Untuk kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang ditangani KPK sepanjang 2017 antara lain, kasus pencucian uang yang dilakukan oleh Wali Kota Madiun Bambang Irianto, Bupati Nganjuk Taufiqurrahman, Kepala Sub Auditorat III B.2 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Ali Sadli, pejabat eselon I BPK Rochmadi Saptogiri.
Tidak hanya itu kata dia, ada juga 12 perkara lainnya yang melibatkan bupati/walikota dan wakilnya dengan 11 orang bupati/walikota tersangkut kasus korupsi ditambah 1 orang gubernur. Diantara kasus-kasus yang ditangani tersebut, terdapat 19 kasus yang merupakan hasil tangkap tangan.

“OTT kan pengaduan masyarakat, kami ajak rakyat seluruh Indonesia, kalau punya data, informasi, laporkan ke KPK, pasti kita tindak lanjuti karena dari laporan itu KPK bisa bertindak,” Ketua KPK Agus Rahardjo menambahkan.

Agus mengungkapkan, KPK juga masih akan menindaklanjuti sebanyak 564 laporan pada 2017.”Sejauh ini, laporan yang masuk ke KPK belum ditindaklanjuti. Butuh waktu dan masih dikaji agar segera ditindaklanjuti. Kedepan kita akan memperbanyak satuan tugas kita,agar bisa bergerak di banyak tempat,” terangnya.

Menurut Agus, dengan seabrak kasus yang ditangani KPK sepanjang tahun 2017, KPK telah menyelamatkan uang negara sebanyak Rp 2,946 triliun.

Uang negara itu kata dia, bersumber dari berbagai macam. Dari kedeputian penindakan, total ada pengembalian keuangan negara senilai Rp276,6 miliar yang terdiri dari PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) sebesar Rp188 miliar dari perkara korupsi dan pencucian uang ditambah hibah barang rampasan sekitar Rp88,6 miliar.

“Tahun 2017 ini, KPK juga telah menghibahkan barang rampasan senilai Rp 88,6 miliar berupa tanah dan bangunan senilai Rp 49 miliar di Kota Surakarta kepada Pemkot Surakarta untuk dimanfaatkan sebagai museum Batik, tanah dan bangunan senilai Rp24,5 miliar kepada Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) untuk dijadikan pusat arsip pemberantasan korupsi,” paparnya.

Kemudian tanah dan bangunan senilai Rp2,9 miliar di Karawang Barat untuk Balai Pusat Statistik (BPS) yang akan dimanfaatkan untuk rumah dinas dan perluasan kantor, wisma penginapan beserta isinya senilai Rp11,9 miliar kepada Kementerian Keuangan dan kendaraan operasional untuk Rupbasan Pekanbaru.

Sementara dari kedeputian pencegahan, uang negara yang diselamatkan mencapai Rp 2,67 triliun dan itu telah diserahkan ke kas negara. Uang itu terdiri dari laporan gratifikasi senilai Rp 114 miliar dan penyelamatan barang milik negara Kementerian Kesehatan senilai Rp374 miliar seluas 18 hektare yang telah dikuasai oleh pihak lain sejak 1997.

Selanjutnya ada hasil koordinasi supervisi dengan PT Kereta Api Indonesia yaitu sewa lahan right of way (ROW) yaitu terkait pengusahaan prasarana kereta api oleh 8 mitra senilai Rp78 miliar sedangkan, 7 mitra lainnya masih dalam proses renegosiasi dengan nilai potensi pendapatan sebesar Rp604 miliar.

Kasus Mangkrak

Walau memecahkan rekor dengan seabrak catatan manis tersebut, kinerja KPK tetap menuai sorotan. Pasalnya, KPK masih menyisakan serangkaian kasus yang dianggap krusial.

Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat-UGM) mencatat, beberapa kasus yang mangkrak diantaranya, kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan tersangka Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan. Suami Wali Kota Tangerang Selatan itu ditetapkan sebagai tersangka TPPU sejak awal Januari 2014 lalu.

Selain itu terdapat kasus dugaan korupsi proyek pengadaan tiga unit Quay Container Crane (QCC) di PT Pelindo II yang menjerat mantan Dirut PT Pelindo II, Richard Joost Lino (RJ Lino) yang sudah berstatus tersangka sejak akhir 2015 lalu. Kasus lainnya yakni kasus dugaan gratifikasi dan TPPU dengan tersangka mantan Panitera Pengganti PN Jakut, Rohadi yang sudah ditangani KPK sejak 31 Agustus 2016.

Selanjutnya kasus dugaan suap pengadaan mesin Rolls-Royce dan pesawat Airbus di PT Garuda Indonesia dengan tersangka mantan Dirut PT Garuda dan Soetikno Soedarjo, pendiri PT Mugi Rekso Abadi (MRA) yang juga beneficial owner Connaught International Pte. Ltd. Selain kasus-kasus yang telah di tahap penyidikan ini, KPK juga masih memiliki pekerjaan rumah untuk mengembangkan dan menjerat pihak lain yang disebut dalam sejumlah perkara yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht, seperti kasus Bank Century, kasus korupsi ibadah haji, dan kasus-kasus lainnya.

“Kekurangan sumber daya manusia (SDM) menjadi persoalan mendasar yang membuat KPK tak kunjung menuntaskan kasus-kasus lama. Sejatinya, siapapun pimpinan KPK, kasus mangkrak akan selalu terjadi sepanjang persoalan SDM ini tidak terselesaikan,” terang Fariz Fachryan, Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat-UGM), melalui keterangan persnya, Jumat (29/12/2017).

Menurut Fariz, struktur SDM KPK saat ini tidak sebanding dengan banyaknya kasus yang ditangani. Pekerjaan rumah KPK pun semakin menumpuk dengan gencarnya operasi tangkap tangan (OTT) yang secara kuantitas terus meningkat setiap tahunnya. “Masalah SDM ini harus segera dibenahi,” tandasnya. (MJ)

  1. inflazz.com says

    Selamat Sore. Kebetulan saya bisa kee blog ini, setelah saya baca-baca ternyata kontennya sangat menarik dan banyak konten yang sangatlah banyyak manfaatnya uuntuk saya.
    Mohon Izin ikut komen dan share beberapa artikel ke social media saya ya sekaligus biar blog anda tambah populer.

    Semoiga ddi tambah tulisan baru terus ya blognya.Sukses Selalu

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d blogger menyukai ini: