Kebebasan Pers Indonesia Masuk Zona Merah

Tahun 2017, AJI Catat 61 Kasus Kekerasan Jurnalis

0 161

JAKARTA, MEDIAJAKARTA.COM-Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, Abdul Manan mengungkapkan indeks kebebasan pers di Indonesia masuk pada zona merah. Saat ini, Indonesia berada diurutan 124 dari 180 negara koresponden.

Menurut Manan, kebebasan pers ini tergerus oleh maraknya kekerasan fisik terhadap jurnalis. Karena itu, jaminan atas kebebasan pekerjaan pers di tanah air perlu mendapat perhatian serius. Apalagi, menurut lembaga internasional Reporters Sans Frontiers (RSF), kebebasan pers di Indonesia jauh berada di bawah negara-negara Asia seperti Jepang, Hongkong atau bahkan Timor Leste.

” Kekerasan fisik ini polanya berulang dalam waktu 3-5 tahun belakangan. Sangat mengkhawatirkan jika publik menyelesaikan masalah dengan jurnalis itu dengan cara main kayu,” terang Abdul Manan di Jakarta, Kamis (28/12/2017).

Manan mengungkapkan, berdasarkan catatan AJI ada 61 kasus kekerasan terhadap jurnalis sepanjang 2017. Jumlah itu menjadi angka tertinggi kedua dalam satu dekade. Pada 2016 AJI mencatat kasus kekerasan jurnalis mencapai 81 kasus.

Dari 61 kasus di 2017 ini, 30 diantaranya adalah kekerasan fisik. Sementara, 13 kasus  pengusiran dan pelarangan liputan pada jurnalis. Kemudian ada 1 kasus yang menjadi catatan khusus yaitu persekusi terhadap wartawan TopSkor Zulfikar Akbar di media sosial.

Manan mengungkapkan, pelaku kekerasan tertinggi terhadap jurnalis adalah warga sipil dan kedua polisi. “Ini sisi ironisnya, warga dan polisi seperti bersaing sebagai pelaku kekerasan terhadap jurnalis,” sesal Manan.

Dia mengungkapkan, data AJI mencatat pelaku kekerasan dari pihak warga sebanyak 17 orang sedangkan pelaku kekerasan dari pihak polisi berjumlah 15 orang. Tak hanya itu, dari kalangan pejabat yang melakukan kekerasan terhadap jurnalis berjumlah 7 orang.

Menurut Manan, kekerasan berulang ini juga diakibatkan oleh regulasi yang tidak ramah bagi jurnalis. Aturan seperti UU Pornografi, Intelijen dan UU ITE jelas memberi peluang pada pemerintah untuk berbuat semena-mena pada jurnalis.

“Itu berbahaya karena memberi cek kosong pada pemerintah untuk melakukan tindakan yang tidak demokratis,” tandasnya. (MJ)

Leave A Reply

Your email address will not be published.