Polemik UNILAKI, MenristekDikti Didesak Turun Tangan

0 23

JAKARTA, MEDIAJAKARTA.COM-Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
(Menristekdikti) Muhammad Nasir didesak agar segera turun tangan
menyelesaikan polemik internal yang terjadi di lingkup Universitas
Lakidende (UNILAKI) sejak 2010 di Unaaha, Sulawesi Tenggara. Pasalnya,
sejak polemik terjadi, berbagai pelanggaran hukum telah terjadi dan
civitas akademika pun jadi korban.

Desakan ini disuarakan oleh
Ketua Yayasan Lakidende (YL), Basrim Suprayogi saat berada di Gedung DPR
RI Jakarta, 24 Mei 2017. Ketua Yayasan didampingi Rektor UNILAKI Dr.
Arifin Banasuru, A.Md.,S.Pd., M.Pd, datang ke parlemen untuk
menyampaikan hal tersebut kepada Komisi X.

Menurut Rektor
UNILAKI Arifin Banasuru, polemik di internal perguruan tinggi itu tidak
bisa dibiarkan berlarut-larut. Selain sudah terjadi pelanggaran hukum,
masa depan alumnus juga dipertaruhkan di bursa kerja karena legalitas
mereka yang bisa saja dipertanyakan.

“Karena itu kami meminta
kepada bapak MenristekDikti untuk turun tangan dan bersikap tegas
menyelesaikan persoalan ini,” terang Arifin.
Arifin Banasuru mengungkapkan, polemik ini bisa selesai sangat bergantung pada kebijakan MenristekDikti.

“Kami
hanya meminta kepada MenristekDikti untuk menegaskan bahwa
penyelenggara Universitas Lakidende adalah Yayasan Lakidende dengan akta
notaris nomor 10 tahun 1995 sesuai SK Mendikbud RI Nomor 02/D/O/1996.
Kami juga berharap agar pak Menteri memerintahkan Koordinator Kopertis
wilayah IX Sulawesi untuk menyerahkan PASSWORD FEEDER kepada Rektor
Universitas Lakidende yang diangkat oleh Yayasan Lakidende, termasuk
memerintahkan Rektor Universitas Lakidende  yang diangkat oleh Yayasan
Lakidende untuk melaksanakan tugas pengelolaan akademik dan
menyelesaikan segala persoalan akademik berdasarkan perundang-undangan
yang berlaku,” imbuhnya.

Ketua Yayasan Lakidende, Basrim
Suprayogi, mengungkapkan, Yayasan Lakidende yang berdiri pada tanggal 6
April 1995, nomor 10 tahun 1995 melalui notaris Ny Rachmawati Hambu ,
SH, adalah pengelola UNILAKI yang sah.

Saat Yayasan Lakidende
digagas, saat itu ada 17 anggota Badan Pendiri. Diawal pendiriannya,
Yayasan Lakidende diketuai oleh Drs. H Abdul Razak Porosi. Pengesahan
Yayasan Lakidende pada 18 april 1995 di Pengadilan Negeri Kendari nomor
Leg. 51/11/10/1995. Setelah berdiri, Yayasan Lakidende kemudian
mendirikan Universitas Lakidende selanjutnya disebut UNILAKI dengan SK
Mendikbud RI Nomor 02/D/O/1995, tanggal 22 Januari 1996 yang
diselenggarakan oleh Yayasan Lakidende Unaaha di Kendari.

Polemik
mulai terjadi ketika pada tahun 2010, Hj Siti Aminah yang tak lain
istri Ketua Yayasan Lakidende secara diam-diam menghadap ke notaris
pengganti Ina Kartika, SH di Makassar untuk membuat akta pendirian
yayasan baru yang bernama Yayasan Lakidende Razak Porosi (YLRP) dengan
akta nomor 01 tahun 2010, tepatnya tanggal 5 Juli 2010.

“Akta
pendirian YLRP ini tidak ada hubungannya dengan Yayasan Lakidende dan
UNILAKI. Akta ini oleh Siti Aminah dan keluarganya dianggap sebagai akta
perubahan dari Yayasan Lakidende, sementara wujud akta asli ini mereka
sembunyikan,” terangnya.

Ia mengungkapkan, pada tahun 2013,
UNILAKI mendapat bantuan PHP dari DIKTI. Untuk pencairannya, rektor
UNILAKI pun mengirim berkas berupa SK Mendikbud nomor : 02/D/O/1996  dan
akta notaris 2010 YLRP.

“Akta ini langsung ditolak oleh DIKTI
dan pihak DIKTI meminta akta tahun 1995 Yayasan Lakidende. Setelah SK
Mendikbud nomor : 02/D/O/1996 dan akta Yayasan Lakidende tahun 1995
dikirim, barulah DIKTI menyetujui dan mencairkan dana PHP tersebut. Dari
sini diketahuilah secara jelas, bahwa YLRP tidak memiliki hubungan
dengan Yayasan Lakidende dan Unilaki,” tandasnya.

Menurut
Basrim, selama UNILAKI dikelola oleh YLRP, banyak ditemukan berbagai
fakta melawan hukum . Sejak 2010, YLRP secara illegal melakukan
pengelolaan adminitrasi di Unilaki. Sejak 2011, Ijazah mahasiswa yang
diwisuda ditandatangani oleh rektor yang diangkat oleh YLRP, Ijzah yang
terbit tahun 2016 dalam penulisan KOP ijazah, SK Mendikbud nomor :
02/D/O/1996 dihilangkan dan diganti dengan nomor BAN PT Akreditasi.

“Ini
sangat aneh, bahkan Kopertis turut melegalkan pengelolaan akademik oleh
YLRP dengan berdasarkan pada statuta, bukan pada izin penyelenggaraan
dengan tetap memberikan pengelolaan pelaporan akademik mahasiswa dan
dosen secara online (feeder), bahkan YLRP direstui untuk mengubah
sendiri nama Universitas Lakidende menjadi Universitas Lakidende Razak
Porosi,” tandasnya. (MJ)

Leave A Reply

Your email address will not be published.