Ekonomi Syariah Sebagai Solusi Krisis Keuangan Dunia

0 7
Ilustrasi pusat perbelanjaan di luar negeri. Foto wikimedia.org
JAKARTA, MJ- Rontoknya
sistem ekonomi kapitalis yang ditandai dengan krisis yang melanda sejumlah
negara Eropa dan Amerika, menjadi tantangan dan sekaligus peluang bagi
pengembangan ekonomi alternative seperti sistem ekonomi syariah.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
(SBY) pada pencanangan Gerakan Ekonomi Syariah (GRES) di lapangan Monas,
Jakarta, Minggu (17/11) pagi,  menilai,
sistem ekonomi syariah dapat menjadi salah satu solusi dalam mengurangi ataupun
mencegah terjadinya krisis keuangan global.
Dikatakan, perekonomian dunia yang
saat ini terinteragrasi antara negara memang memberikan manfaat, namun juga
rawan terjadi goncangan, ketika misalnya ada beberapa negara yang mengalami
krisis keuangan atau rontok, maka negara lain juga akan terkena imbasnya.
“Belajar dar fenomena krisis ekonomi dunia yang datang siling berganti. Sudah selayaknya
sistem, kebijakan dan etika perekonomian perlu kita perbaiki dan kita lengkapi,”ujarnya.
Menurut SBY, ekonomi syariah dapat meningkatkan resiliency ekonomi nasional terhadap dampak negatif gejolak
keuangan global yang rasakan akhir-akhir ini.
Alhamdulillah,
selama 9 tahun periode pemerintahannya, berbagai inisiatif pengembangan
yang ditempuh pemerintah beserta regulator, parlemen dan berbagai stakeholder,
telah mendorong perkembangan sistem ekonomi syariah secara
signifikan,”tuturnya.
Aset industri perbankan syariah
diakui SBY, juga meningkat hampir 14 kali, atau rata-rata
tumbuh 151% per
tahun. Meskipun
industri ekonomi syariah telah menunjukan perkembangan yang sangat signifikan,
namun ukuran industri
keuangan syariah Indonesia baru sekitar 40 miliar
dolar Amerika Serikat.  “Tentunya, jumlah
ini masih sangat
kecil bila melihat potensi yang dimiliki,”ujarnya.
Pada kesempatan itu, SBY mengatakan,
mendukung upaya perumusan Cetak Biru Keuangan Syariah Indonesia. “Saya berharap
cetak biru ini sejalan dengan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
dan Jangka Panjang (RPJP). Selain itu, cetak biru juga perlu harmonisasi dengan
sejumlah program nasional yang tengah kita galakkan saat ini, utamanya MP3EI,”
tandasnya. (Marwan Azis)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d blogger menyukai ini: