Importir Pangan Harus Diaudit

0 12
Menteri Pertanian RI, Suswono berdialog dengan pedagang daging di Pasar Cinde Palembang. Foto : Prioritasnews

JAKARTA, MJ-Gejolak harga pangan terus terjadi membuat konsumen
dan produsen pangan skala kecil dalam negeri menjerit.  Kisruh ini
ditenggarai karena adanya permainan pedagang dan importir.

Menurut
Said Abdullah, Manager Advokasi dan Jaringan Koalisi Rakyat untuk
Kedaulatan Pangan (KRKP) situasi ini tak bisa dibiarkan terus terjadi.
Perlu upaya nyata untuk memberantas praktek cari untung dengan
mengorbankan konsumen dan petani kecil. monopoli dan kartelisasi harus
segera dihapuskan, karena tidak hanya menyebabkan kerugian masyarakat
tapi juga kerugian negara.

Said menyarankan saatnya pemerintah
lebih transparan soal pengelolaan pangan terutama impor. Selama ini
proses impor, penentuan importir dan mekanismenya jauh dari terbuka. 
Harusnya informasi ini dibuka ke publik. Jika perlu libatkan publik
untuk menilai mana importir yang lolos atau tidak. Dengan demikian
kongkalingkong diantara pemerintah dan pengusaha dapat dihindari.

Untuk
importir yang sudah mendapatkan ijin, segera dilakukan audit. Supaya
terlihat apakah benar-benar memenuhi kualifikasi atau tidak. “Biarkan
yang mengaudit publik, berikan informasi selengkapnya ke publik atas
perusahaan-perushaan itu untuk dilakukan penilaian. Jika menurut hasil
audit oleh publik gagal cabut ijinnya” ujarnya.

Tanpa
transparansi soal ini, praktek-praktek kecurangan akan terus terjadi
apalagi mendekati tahun 2014. Menurut Said, belajar dari kasus korupsi
daging sapi, akan sangat mungkin kongkalikong pemberian ijin impor dan
peningkatan volume atau kuota impor berhubungan dengan upaya
mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya.  “Jangan lupa tahun 2014
partai-partai butuh uang banyak untuk memenangi pemilu. Fee dari
pemberian iji dan kuota impor bisa menjadi lumbung uang bagi
partai,”tuturnya.

Said mengungkapkan, volume impor pangan tahun
2012 menembus angka 15 juta ton, dengan nilai impornya sebesar 7 miliar
USD, berapa banyak keuntungan yang didapat.  Jika sebagian keuntungan
ini diberikan ke partai sebagai fee, berapa banyak uang yang berhasil
dikumpulkan partai.  Ambil contoh impor beras untuk raskin, tahun 2008
Indonesia mengimpor 1,848 juta ton atau 1,848 miliar kg beras dengan
harga 540 USD per ton.

Jika keuntungan per kg 1000 rupiah,
setelah dipotong asuransi, biaya angkut, pajak. Maka pengusaha mendapat
keuntungan 1,848 triliun. Dari keuntungan itu, misalkan 25 persennya
diserahkan sebagai fee ke pemberi ijin maka ada 462 miliar yang bisa
dimanfaatkan untuk membiayai partai. Seperti pada kasus korupsi daging
sapi, sebagian besar fee yang didapat dari importir masuk ke kas partai
melalui pejabat dikementerian atau pengurus partai.

“Praktek-praktek
kotor semacam ini harus segera dihentikan karena tak hanya merugikan
negara tapi juga menghianati rakyat. Pemerintah harusnya mengabdi kepada
rakyat buka pengusaha” tandasnya. (Marwan Azis).

Leave A Reply

Your email address will not be published.