DPR Dukung Ratifikasi Protokol Nagoya

0 12
Inilah hanya sebagian kecil dari keanegaraman hayati dimiliki Indonesia.

JAKARTA, MJ- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyambut baik usulan Kementerian Lingkungan
Hidup untuk meratifikasi Protokol Nagoya demi perlindungan  sumber daya
genetik Indonesia.

 
Hal tersebut Ir  Satya Widya Yudha MScx, Anggota DPR Komisi VII dalam
sebuah diskusi yang digelar Kementerian Lingkungan Hidup di Hotel Bidakara,
Jakarta (5/2). 

Menurutnya, Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki
potensi besar dalam penyedian sumber daya genetic memiliki peran cukup
strategis dalam proses negosiasi dan adopsi Protokol Nagoya bersama-sama dengan
negara lainnya.  Saatnya Indonesia  memiliki payung hukum khusus yang
nantinya menjadi pijakan dalam menyusun kebijakan mengenai sumber daya genetik
nasional.

DPR lanjut Satya, sangat mendukung untuk segera meratifikasi Protokol Nagoya
dalam bentuk Rancangan Undang-Undang  Sumber Daya Genetik (RUU SDG). 
Saat ini prosesnya terus berjalan dengan melibatkan stake holder untuk
memberikan masukan yang sangat penting dalam RUU tersebut.

Sayta berjanji akan mengupayakan agar draf undang-undang ratifikasi Protokol
Nagoya bisa segera terwujud pada bulan Mei 2013 mendatang.  “Protokol
Nagoya harus segera disahkan karena kekayaan alam Indonesia termasuk yang
paling besar di dunia,  sementara praktik pembajakan sumber daya
genetik  semakin marak terjadi,”tuturnya.

Satya mencontohkan kasus flu burung. “Saat itu kita sudah rajin  mengirim
sampel virus tersebut ke laboratorium di luar negeri, tetapi begitu vaksin itu
jadi dan diperjualbelikan, kita mau mengakses saja tidak boleh,”ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Satya juga mengingatkan perlunya penyusunan data
base kekayaan hayati  Indonesia, karena ia sangat mendukung perlunya upaya
riset mengenai keenaragaman hayati secara massif dengan melibatkan pihak
perguruan tinggi.

“Selama ini kekayaan hayati kita, telah dirampok secara intelektual karena
banyak peneliti luar negeri yang datang sebagai turis tetapi kemudian mematenkan
sumber daya hayati yang nilainya bisa mencapai milyaran rupiah,”ujarnya.

Seraya menambahkan, RUU  Sumber Daya Genetik akan dipadukan dengan
Rancangan Undang-Undangan Masyarakat Adat,  supaya masyarakat adat bisa
berperan dalam memproteksi kekayaan hayati Indonesia

Hal senada juga disampaikan Pakar hukum Universitas Padjadjaran Miranda Risang
Ayu SH, LLM, PhD. Menurutnya, selama ini boleh dibilang tidak berdaya karena
hal tersebut secara legal diperbolehkan. Artinya, harus ada dasar hukum yang
dibentuk untuk mencegah praktik-praktik tersebut terulang.

“Sebenarnya mereka bisa dibilang sebagai penyolong legal,”jelasnya. Ada pintu
masuk masuk dipakai pihak asing mencuri kekayaan hayati Indonesia lanjut
Miranda, yaitu lewat jalur wisata dan pemberian beasiswa kepada peneliti
Indonesia, kemudian mamatenkan hasil disertasi mereka diperguruan tinggi asing.

Menurut Miranda, ratifikasi Protokol Nagoya akan memberikan kekuatan hukum bagi
Indonesia dan meminisir angka pencurian kekayaan hayati.  “Protokol ini diharapkan
supaya Indonesia sebagai negara penghasil bisa mendapatkan keuntungan, misalnya
transfer teknologi dari negara pengguna yang biasanya adalah negara
maju,”jelasnya.

Sementara Arief Yuwono, Deputi Menteri Lingkungan Hidup Bidang Pengendalian
Lingkungan dan Perubahan Iklim menjelaskan, Protokol Nagoya penting bagi
Indonesia oleh karena protokol ini sebagai instrument untuk mencegah pencurian
sumberdaya genetik (biopiracy).

Pemerintah Indonesia telah menandatangani Protokol Nagoya, sebuah perjanjian
internasional di dalam kerangka Konvensi Keanekaragamah Hayati (Convention on
Biodiversity). Protokol Nagoya mengatur mengenai perlindungan terhadap kekayaan
keanekaragaman hayati dan menjamin pembagian keuntungan bagi pemilik sumberdaya
genetik seperti Indonesia.

Penandatanganan dilakukan Menteri Lingkungan Hidup yang saat itu dijabat Prof.
Dr. Gusti Muhammad Hatta mewakili Pemerintah Indonesia bertepatan dengan
High-Level Segment Pertemuan ke 19 United Nations Commission on Sustainable
Development (UN-CSD) bertempat di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)
di New York, AS, pada tanggal 11 Mei 2011.

Protokol ini akan mulai diberlakukan setelah 50 negara meratifikasinya. Sampai
saat ini, dari 193 Negara anggota Konvensi Keanerkaragaman Hayati, telah ada 92
negara yang menandatangi termasuk Indonesaia dan baru 14 negara yang
meratifikasinya. (Marwan Azis).

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d blogger menyukai ini: